JAKARTA - Buruknya jalan akses menuju Gampong Kuto Indarung dan Gampong Siurai-urai, Kabupaten Aceh Selatan, membuat kawasan tersebut sangat terisolir dari kawasan lainnya. Masyarakat dua gampong tersebut belum "Merdeka" dengan infrastuktur jalan darat sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Selama ini kedua masyarakat gampong tersebut menggunakan sungai sebagai jalur alternatif masuk keluar gampong akibat putusnya jalan desa tersebut.
Hal tersebut disampaikan Senator Aceh, Fachrul Razi, MIP, kepada LintasAtjeh.com melalui pesan whatsapp mesenger, Minggu (30/04/2017), setelah kemarin Tim Lintas Atjeh, Aceh Selatan News dan PPWI mengunjungi langsung lokasi abrasi dan memberitakan kondisi dua desa tersebut.
"Tentunya ini bukan solusi yang baik bagi masyarakat tersebut, resiko sangat besar untuk keselamatan masyarakat jika amblasnya badan jalan dan transportasi arus sungai tidak segera dijawab dengan jalan keluar yang ideal yaitu membangun jalan lintas baru menuju gampong tersebut," katanya.
Masih kata Fachrul Razi, Menelisik pembangunan Aceh dengan banyaknya dana yang digelontorkan belum sepenuhnya membuat pembangunan merata menjangkau seluruh pelosok. Sampai saat ini masih ada kawasan dan kabupaten di Aceh yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur, terutama jalan darat sebagai urat nadi ekonomi. Ini patut kita evaluasi master plan pembangunan Aceh Selatan, apakah sudah sesuai dengan UU dan prinsip Negara Kesejahteraan?
Menurutnya, Pemda Kabupaten Aceh Selatan dapat mengupayakan dana tanggap darurat untuk segera merespon masalah di Gampong Koto Indarung dan Siurai-urai. Pemda juga dianggap perlu melakukan gerakan afirmasi pembangunan untuk daerah perbatasan dan pedalam untuk mengenjot pemerataan pembangunan. Tidak akan sempurna pembangunan di sebuah daerah jika daerah perbatasan dan pedalaman belum tersentuh pembangunan.
"Saya rasa kepala Dinas Pekerjaan Umum sekali kalau bisa berkeliling Aceh Selatan untuk melihat infrastruktur mana yang harus segera direspon, jangan hanya menerima laporan dari bawahan yang belum tentu valid," sarannya.
"Pengawasan akan terus dilakukan oleh DPD RI karena ini menyangkut persoalan daerah. Kami akan mengajak pemda untuk duduk bersama dengan warga kedua gampong tersebut untuk membicarakan titik masalah dan solusi yang akan segera diambil. Sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sekarang, kita berharap jalan tembus ke gampong tersebut sudah selesai," tutup Senator Fachrul Razi.[Red]
