BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh berdasarkan data BPS terbaru Maret 2017 sejumlah 16,89 persen merupakan hasil upaya maksimal Pemerintah Aceh dalam 15 tahun terakhir dalam sektor pengentasan kemiskinan.
Irwan Djohan mengakui, bahwa persentase itu masih tergolong besar dan harus diakui pula bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh adalah yang tertinggi di pulau Sumatera.
Dalam rapat koordinasi terkait data kemiskinan di ruang Banggar DPR Aceh, Jum'at (11/8/2017) lalu, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh terungkap data-data kondisi kemiskinan Aceh dalam beberapa tahun terakhir.
Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPR Aceh mempresentasikan progres kemiskinan di Aceh pasca perdamaian tahun 2005 dan pasca mulai mengalirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh tahun 2007.
"Sejak dikucurkannya Dana Otsus selama 10 tahun terakhir ini telah terjadi penurunan jumlah kemiskinan yang tergolong signifikan, ini adalah sebuah prestasi terbaik Pemerintah Aceh dari seluruh pemerintah provinsi yang ada di pulau Sumatera, dimana dalam 10 tahun dari 2007 hingga 2017 tingkat persentase kemiskinan di Aceh dapat dikurangi sebesar 9,72 persen, yaitu dari 26,65 persen di tahun 2007 menjadi 16,89 persen di tahun 2017," kata Irwan Djohan.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, sebenarnya jumlah penduduk miskin di Aceh saat ini merupakan dampak dari meledaknya konflik vertikal di tahun 1999. Upaya Pemerintah Pusat menerapkan Darurat Militer di Aceh pada tahun 2001 yang bertujuan untuk meredam konflik membuat produktifitas di semua bidang terhenti.
Menurut Irwan Djohan, konflik Aceh yang diselesaikan dengan Darurat Militer pada tahun 2001 itu telah melonjakkan persentase kemiskinan di Aceh berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS.
Ia merincikan, pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Aceh jauh lebih kecil daripada kondisi saat ini setelah 10 tahun lebih perdamaian Aceh. Pada periode Maret 2000 jumlah penduduk miskin di Aceh hanya 15,20 persen. Setelah 17 tahun berlalu, Aceh baru berhasil menekan hingga 16,89 persen pada Maret 2017.
"Ledakan kemiskinan di Aceh terjadi pada tahun 2002 yaitu mencapai 29,83 persen. Ini angka yang fantastis. Hanya dalam dua tahun saja persentase penduduk miskin di Aceh melonjak sebesar 14,63 persen, dari 15,20 persen di tahun 2000 menjadi 29,83 persen di tahun 2002," ujarnya.
Irwan Djohan menyebutkan akan mengkaji lebih jauh lagi melalui lembaga non-profit yang didirikannya yaitu Irwan Djohan Center (IDC) mengenai kaitan konflik, darurat militer, dengan lonjakan angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2002 tersebut.
"Ini memang masih prematur, namun kita mengetahui bahwa penerapan Darurat Militer saat itu membuat banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja maksimal, kehilangan produktifitas, melakukan migrasi keluar Aceh atau urbanisasi dari desa-desa ke kota lantaran kondisi keamanan yang mencekam. Banyak petani, peternak, nelayan, pedagang dan masyarakat yang hidup di pedesaan tidak lagi bekerja, baik di sawah, perkebunan dan tambak. Banyak juga kaum lelaki yang hijrah keluar daerah atau pindah ke kota dengan alasan keamanan," sebut Irwan Djohan.
Wakil Ketua DPR Aceh ini berharap dari pengalaman peristiwa konflik Aceh yang lalu tersebut dapat dipetik hikmahnya oleh pemerintah dan masyarakat Aceh dengan mempertahankan perdamaian ini. Sebab bagaimanapun perdamaian dan keamanan adalah modal utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.[*]
