Warga Desa Sawang Sambangi Inspektorat Pijay Terkait Audit Dana Desa

PIJAY - Masyarakat Desa Sawang, Bandar Baru, Pidie Jaya, mendatangi kantor Inspektorat Pidie Jaya, Rabu (09/08/2017). Kedatangan masyarakat tersebut untuk mempertanyakan hasil audit dana desa kampung mereka yang diduga kuat telah diselewengkan oleh oknum kepala desa sejak lama dan kasus tersebut kini sedang ditangani pihak kejaksaan setempat.

"Pihak Kajaksaan Negeri Kabupaten Pidie Jaya sangat membutuhkan hasil audit sebagai syarat formal perhitungan kerugian negara untuk dapat ditetapkan pelaku tindak pidana korupsi penyelewengan dana Desa Sawang sebagai tersangka," ujar salah satu warga, M. Nur.

Menurut warga lainnya, sikap Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya seperti memperlambat tugas penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Padahal, sudah 3 (tiga) bulan pihak kejaksaan telah menyurati Kepala Inspektorat untuk menghitung temuan kerugian negara yang terdapat pada penyelewengan dana Desa Sawang.

"Anehnya sampai saat ini belum juga ada jawaban," ujar warga itu yang enggan namanya ditulis dalam pemberitaan ini.

Kedatangan perwakilan masyarakat  diterima langsung oleh kepala Inspektorat  Pidie Jaya, H. Jamian, MPd dan Auditor Inspektorat, Hujatun Munawarah dan Nurfa Ibrahim.

Kepala Inspektorat  Pidie Jaya, H. Jamian, MPd, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) kepada Keuchik Desa Sawang untuk memperbaiki hasil temuan saat pemeriksaan, namun tidak digubris oleh oknum kepala desa itu

"Saya pikir keuchik itu mau mengantar laporan hasil temuan pemeriksaan dari inspektorar tersebut. Malah dia mengelak dari tanggung jawabnya dengan menyalahkan bendahara desa," ujar Jamian.

Meskipun kerugian negara telah nyata, oknum itu tetap berani mengelak bertanggungjawab.

"Dia malah berani mengulur waktu agar temuan atas kerugian negara di dana desa itu dibahas minggu depan, setelah 17 Agustus," sesal Jamian.

Menurut informasi dari salah satu auditor yang ikut dalam tim pemeriksaan dana desa di Desa Sawang mengaku telah mendapatkan kerugian awal hingga puluhan juta rupiah.

"Bahwa kerugian negara terdapat sebesar 72 juta rupiah dari hasil yang tidak dipertanggung jawabkan ke LPJ, itu belum termasuk dari mark-up harga," ujar Hujatun Munawarah seperti dikutip warga.[Tim]

Baca Juga