 |
| IST |
LANGSA - Terkait maraknya bentuk permainan judi online di Kota Langsa yang menjadi sorotan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media. LSM Perintis mengharap pihak penegak hukum dalam melaksanakan hukum syariat islam dapat bertindak adil dan serius memerangi bentuk kemaksiatan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Zulfadli, Ketua LSM Perintis kepada LintasAtjeh.com, Sabtu (14/10/2017), di Langsa.
"Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan hukum syariat islam, tetapi tolong dalam penerapannya jangan tebang pilih," kata Zulfadli.
Menurut Zulfadli, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terduga 7 orang pelaku pemain Game Zone dan 3 orang pekerjaan tempat permainan tersebut yang dilaksanakan Jumat, 13 Oktober kemarin terdapat kejanggalan dalam pemberian hukuman itu. Pasalnya, si pemilik tempat permainan itu berinisial A yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Peureulak hingga kini masih bebas berkeliaran dan tidak ditangkap oleh penegak hukum.
"Apalagi menurut pengakuan 10 orang yang dihukum cambuk kemarin bahwa dalam penggerebekan tempat permainan Game Zone 2 bulan lalu, aparat penegak hukum menangkap 14 orang. Tetapi mengapa yang dihukum cuma 10 orang? 4 orang lainnya kemana?" bebernya setelah menerima informasi dari 10 orang yang menerima hukuman cambuk tersebut.
Zulfadli juga menyampaikan rasa herannya terkait tindakan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, karena di Kota Langsa ada tiga tempat dan 3 orang boss permainan Game Zone. Tetapi mengapa hanya milik A saja aparat penegak hukum melakukan penangkapan.
"Milik AB dan As yang keduanya merupakan warga keturunan tionghoa aman-aman saja. Ada apa dengan penegakan hukum ini?" tanya Ketua LSM Perintis.
Kalau kita lihat, sambung Zulfadli, bentuk permainan judi dalam permainan Game Zone ini tidak semarak dengan permainan Sbobet yang penjualan ID nya hampir di semua warung internet (Warnet) di Kota Langsa. Apakah aparat penegak hukum dan Dinas Syariat Islam tidak tahu atau tutup mata dengan permainan sbobet itu? Atau ada hal lainnya, sehingga judi sbobet tidak dilarang?
"Padahal di media baik online maupun cetak sudah berulang kali memberitakan perjudian sbobet, tetapi pihak penegak hukum dan Dinas Syariat Islam belum melakukan tindakan," bebernya dengan nada geram.
"Apa perlu masyarakat dan anak-anak Dayah yang melakukan penggerebekan tempat permainan dan penjualan ID sbobet?" Tutup Zulfadli.
Hal senada juga disampaikan Nasruddin, Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM). Ia juga menyampaikan bahwa seyogyanya pihak penegak hukum berlaku adil dalam menegakkan hukum, janganlah hukum diperuntukkan untuk yang lemah dan orang miskin saja.
"Di Kota Langsa ini ada 17 warnet dengan lambang 'mata satu' menjual ID sbobet berkode IDR dan IDM yang diduga dibekingi aparat penegak hukum, dan ada lagi 13 warnet lainnya," beber Nasruddin.
"Mengapa ini tidak ditindak, kemana mata hukum ini?" imbuhnya.
Terkait dengan adanya dugaan tangkap lepasan empat orang dalam kasus permainan Game Zone tersebut, Nasruddin menyarankan korban ketidakadilan penegakan hukum untuk membuat laporan ke instansi terkait yang berada di Banda Aceh atau langsung ke pusat.
"Dari pengakuan 10 orang yang menerima hukuman cambuk kemarin, ada empat orang yang dibebaskan pada saat mereka ditangkap. Mengapa ini terjadi?" tanya Nasruddin keheranan.
"Kadis Syariat Islam Kota Langsa semestinya bertindak adil dan jujur dalam menegakkan syariat islam. Takutlah kepada Allah, janganlah takut kepada pimpinan daerah yang memberikan jabatan dalam menjalankan hukum syariat islam ini," pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang penerima hukuman cambuk yang enggan disebutkan namanya kepada LintasAtjeh.com mengatakan bahwa, sebagai masyarakat kecil akan menuntut keadilan hukum dalam penerapan syariat islam.
"Jika penegak hukum tidak dapat menangkap DPO berinisial A, maka kami yang akan menangkapnya," tuturnya.[Sm]
