Irwan Djohan Apresiasi Pemerintah Aceh Serius Kurangi Kemiskinan

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, ST, mengapresiasi keseriusan Wakil Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di seluruh Provinsi Aceh yang sering disampaikannya dalam berbagai pertemuan dengan SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) serta jajaran pemerintah kabupaten/kota tentang target utama pemerintahan Irwandi-Nova saat ini adalah melakukan program pengurangan angka kemiskinan.

"Hal ini memperlihatkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah Aceh yang baru untuk mencapai target pengurangan jumlah masyarakat miskin di Aceh yang patut kita berikan apresiasi dan dukungan," demikian yang disampaikan oleh Irwan Djohan di Gedung DPR Aceh, Selasa (24/10/2017).

Wakil Ketua DPR Aceh ini menaruh harapan besar pada Wakil Gubernur Aceh yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Aceh yang secara nasional di pimpin oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Irwan menyorot pernyataan Wagub Nova dihadapan bupati dan kepala dinas di Kabupaten Aceh Barat Daya pada 19 Oktober 2017 lalu, dimana wagub menyatakan stop proyek mercusuar. Program kegiatan dan sub-kegiatan yang dibangun di Aceh harus berbasis kemanfaatan untuk rakyat, terukur dan fokus pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi segala program yang ada harus diarahkan kepada yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

"Kami mengapresiasi statement tegas dari Wagub Aceh ini dan beberapa pernyataan serupa yang beliau sampaikan pada kesempatan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya sebuah keseriusan dari wagub selaku Ketua TKPKD Aceh untuk lebih fokus dalam mencapai target pengurangan angka kemiskinan di Aceh," kata Irwan.

Sebagai salah satu pimpinan di DPR Aceh, Irwan Djohan menyatakan siap untuk mendukung seluruh program pemerintah Aceh dalam rangka pengurangan angka kemiskinan tersebut, baik itu secara regulasi karena DPR Aceh adalah lembaga yang menyusun qanun/legislasi, ataupun secara anggaran. Karena DPR Aceh juga merupakan lembaga yang berkewenangan menyusun anggaran daerah, maupun secara sosialisasi kepada masyarakat Aceh terkait upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka bersama-sama untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan itu.

"Harapan kita semua mudah-mudahan diakhir pemerintahan Irwandi-Nova pada tahun 2022 nanti berhasil mencapai target untuk lebih baik dari beberapa provinsi lain di Sumatera, jangan lagi Aceh berada diposisi terbanyak persentase kemiskinannya di Sumatera," sebut Irwan Djohan.[*]

Baca Juga