Jubir Fokus Gempar Aceh Besar Sesalkan Aksi Oknum DPRK Boikot Paripurna APBK- P

ACEH BESAR - Aksi boikot paripurna pengesahan APBK-P 2017 oleh DPRK Aceh Besar merupakan sikap yang tidak etis dipertontonkan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Seharusnya para wakil rakyat Aceh Besar wajib mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.

Hal tersebut dikatakan Rahmad Saputra kepada LintasAtjeh.com, Jum"at (06/10/2017), di Aceh Besar.

Menurut Rahmad, aksi boikot tersebut akan membuat pembelanjaan anggaran daerah dan implementasi anggaran perubahan secara efektif dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah akan terjanggal oleh aksi tersebut.

"Tentu itu sangat berdampak pada pembangunan daerah, secara otomatis daerah akan dirugikan," jelas jubir Fokus Gempar.

Kita sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum dewan Aceh Besar dan kelompok kepentingan anggaran di Aceh Besar. Kata dia, yang harus dipahami bahwa upaya politisasi anggaran semacam itu merupakan bentuk melawan hukum, harusnya tugas dewan itu menjalankan fungsinya secara baik, bukan dengan melakukan upaya politisasi uang rakyat semacam itu.

"Kita berharap antara eksekutif dan legislatif harus bisa saling dukung dalam membangun Aceh Besar yang lebih baik. Bukan dengan cara boikot seperti ini karena akan berimbas kepada kepentingan masyarakat," ungkap Rahmad.

Dijelaskannya, saya kira penting bagi legislatif untuk mendukung langkah-langkah eksekutif dengan baik, selagi kebijakan tersebut memihak pada kepentingan rakyat. Kita menduga bahwa upaya pemboikotan ini ada irisan dengan masalah politik masa lalu.

"Menurut kami, persoalan politik masa lalu sudah bisa ditinggalkan dan move on pada persoalan demikian sehingga Aceh Besar mampu untuk berbenah ke arah yang lebih baik," demikian harap Jubir Fokus Gempar.[DW]

Baca Juga