Kesbangpol Aceh dan Pijay Gelar FGD Pilkada dan Konflik Sosial

PIDIE JAYA - Badan Kesbangpol Aceh menggelar diskusi bersama dengan Kesbangpol Pijay yang diselenggarakan di Aula Sekdakab Kabupaten Pidie Jaya dengan mengangkat tema Pilkada dan Konflik Sosial, Kamis (12/10/2017).

Dr. Effendi Hasan, Wakil Dekan I Fisipol Unsyiah tampil sebagai pembicara tunggal dalam acara Forum Grup Diskusi (FGD) tersebut.

Mantan Presiden Mahasiswa IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam materinya menyampaikan Pilkada itu harusnya seperti pertandingan bola, setelah selesai maka para calon/kontestan saling berjabat tangan. Sumber konflik Pilkada pasti ada, seperti intimidasi, netralitas pertahanan, money politik (sedekah politik) yang sering beredar untuk orang Aceh dan lain sebagainya.

Menurutnya, langkah Kesbangpol Aceh melaksanakan kegiatan ini sangat tepat dalam rangka menjelang Pilkada serentak di tahun depan. 

"Kita harap lahirnya pemimpin itu seperti Umar bin Abdul Aziz dan juga seperti Umar bin Abdul Khatab. Sholat tahajud di tengah malam dan jadi Singa ketika siang untuk mengalahkan mangsanya demi mewujudkan daerah yang baldatun tayyibatun warabbul ghafur demi mewujudkan Aceh hebat," ujar Tokoh Aktivis Mahasiswa ini.

Sementara dalam pengantar pembukaan diskusi yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya, Drs. A Jalil Samidan, M.Pd, mengajak untuk mengikuti diskusi ini dengan seksama.

"Silahkan saling bertanya serta memberi solusi untuk Kabupaten Pijay yang akan datang," ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Efendi, melalui Kabid Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas Drs. Kahar Muzakkir yang disampaikan oleh Kasubbid Ormas Kesbangpol Aceh Musmulyadi, S.Pd.I, MM, menyampaikan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi keretakan-keretakan di tengah masyarakat terkait Pilkada mendatang.

"Pilihan dan pandangan boleh saja berbeda akan tetapi persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus terjaga perdamaian yang sudah kita gapai wajib pula kita jaga. Dalam hal-hal diatas ormas merupakan salah satu komponen yang sangat strategis untuk bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan," cetusnya.

"Aceh sudah berhasil mewujudkan Pilkada gubernur dengan baik dan membantah berbagai prediksi. Kita berharap Pilkada di Kabupaten Pidie Jaya juga berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan pemimpin yang visioner untuk mensejahterakan masyarakat Pidie Jaya," demikian harapnya.

Ulfa, salah satu peserta dari Balai Syura Ureung Inong Aceh Kabupaten Pidie Jaya berpendapat bahwa tidak adanya tindakan hukum yang tegas bagi penyelenggara yang berkampanye sedangkan mereka adalah orang yang menyelenggarakannya.

"Pilkada dan sosialisasi sangat perlu diberikan kepada si pemilih dan diharapkan agar pemerintah betul-betul mengawal ini dengan baik agar benar-benar Pilkada menjadi berkualitas," ungkapnya.

Kemudian Safrizal, salah seorang peserta juga menyampaikan agar aparat keamanan mengawal dengan ketat Pilkada di Pijay. Harus sama juga seperti Pilkada gubernur yang lalu.

Karena menurut Safrizal, salah satu keberhasilan Pilkada gubernur yang lalu, aparat keamanan melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. 

"Namun tidak menafikkan faktor lain seperti komitmen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang baik," pungkasnya.

Di akhir diskusi, Musmulyadi, S.Pd.I, M.M, menegaskan bahwa rekrutmen penyelenggara harus dilaksanakan betul-betul profesional. Netralitas penyelenggara harus terjaga, termasuk pengamanan yang profesional dan proporsional. ASN/PNS harus menjaga netralitas agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis.

"Agar Pilkada berjalan dengan baik maka ormas harus mengambil peran untuk andil mewujudkan Pilkada yang berkualitas, karena itu tanggungjawab bersama. Dan perlu adanya sosialisasi ke pemilih dan juga kepada para kontestan," tutupnya.[CJ Hendria]

Baca Juga