Muzakir: Pemerintah Pusat Pura-pura Lupa Tentang Perjanjian Helsinki

BANDA ACEH - Beberapa hari ini santer terdengar suara dari banyak kalangan yang menyuarakan gugatan UUPA maupun yang menyuarakan menuntut hak Aceh yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Pusat dengan Aceh atau Pemerintah RI dengan GAM yaitu MoU Helsinki.

"Selama perjanjian antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki yang sudah berlangsung selama 10 tahun lebih, belum adanya niat baik Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan perjanjian tersebut. Malahan Pemerintah Pusat ingkar janji dengan mencabut satu persatu butir-butir MoU Helsinki atau butir-butir dalam UUPA sudah sudah disepakati oleh Pemerintah Pusat," demikian kata Ketua Rakan Mualem, Muzakir dalam siaran persnya kepada LintasAtjeh.com, Rabu (25/10/2017).

Menurutnya, ini menunjukan bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan pembohongan besar terhadap masyarakat Aceh dengan kata lain menipu Aceh. Apalagi semenjak Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi tidak pernah sama sekali menyinggung soal Aceh yaitu mengenai UUPA atau MoU Helsinki, artinya Pemerintah Pusat pura-pura lupa soal penjanjian itu.

"Saya selaku anak Aceh, pemuda Aceh mendesak Pemerintah Pusat agar lebih serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh. Jangan terus memberikan janji-janji manis terhadap Aceh, kami sudah bosan mendengar janji-janji manis Pemerintah Pusat," ketus Don Muzakir begitu dia disapa.

Kalau begini terus sikap Pemerintah Pusat terhadap Aceh, sambung dia,  bukan tidak mungkin kedepan anak-anak Aceh akan bangkit dalam mengulang sejarah kelam Aceh nantinya.

"Untuk semua pejabat Pemerintahan Aceh yaitu gubernur, DPRA, walikota, bupati, DPRK serta masyarakat Aceh, mari kita terus memperjuangkan hak-hak Aceh. Jangan sampai kedepan kita meninggalkan luka kelam untuk anak cucu kita," ajaknya.

"Menurut saya, bila Pemerintah Pusat tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah disepakati bersama, lebih baik berikan kebebasan untuk rakyat Aceh. Apakah dengan menggelar referendum atau ada opsi lain yang lebih bijak untuk kesejahteraan Aceh kedepan," demikian pungkasnya.[*]

Baca Juga