Perintis: Pemerintah Beri Dana BOS Bukan untuk Kepala Sekolah!

LANGSA - Mencuatnya permasalahan di SMA Negeri 3 Langsa tentang adanya pengutipan dana pengecatan ruang kelas dan penjualan buku SIM KES serta pembangunan teras dengan menggunakan dana BOS di sekolah tersebut, menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Kota Langsa.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis, Zulfadli saat ditemui LintasAtjeh.com, Rabu (18/102017) mengatakan bahwa pembebanan biaya pengecatan dan pembelian buku SIM KES di sekolah itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Kota Langsa. Karena kita ketahui untuk biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah dengan adanya dana BOS. 


"Tudingan Gadjah Puteh bahwa pihak sekolah telah melakukan pungutan liar (pungli) itu sudah tepat, karena dari hasil investigasi yang dilakukan Direktur Eksekutif Gadjah Puteh dan awak media menemukan bukti-bukti," ucap Zulfadli.

Menurut Zulfadli, seyogyanya dana BOS yang diberikan pemerintah itu dipergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dana BOS sebagai dana yang harus digunakan untuk operasional sekolah serta memenuhi segala kebutuhan pendukung kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah.

"Jadi, apa yang disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Langsa pada awak media terkait pembangunan teras sekolah itu sudah bisa dianggap penyimpangan," jelasnya.

Mengenai penjualan buku SIM KES, sambung Zulfadli, menjadi barang yang mustahil bila Kepala Sekolah tidak mengetahui berapa para siswa harus membayar buku tersebut, karena di buku itu tertera tandatangan beliau.

"Bagaimana bisa Kepala Sekolah itu lupa atau tidak ingat harga buku yang dijual kepada siswa, padahal dia (Kepala SMAN 3_red) sendiri yang menandatanganinya?" Tanyanya dengan penuh keheranan.

"Oleh karena itu, kami sangat berharap agar persoalan ini harus dituntaskan dengan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat hukum. Karena dana BOS itu diberikan untuk biaya pendidikan, bukan untuk Kepala Sekolah," Pungkas Zulfadli.[Sm]

Baca Juga