FPRM: Datok Penghulu Lubuk Damar Layak Diseret ke Ranah Hukum

ACEH TAMIANG - Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh memberikan apresiasi terhadap gerakan pendampingan yang dilakukan LSM LembAHtari dan LSM GEMPUR kepada masyarakat Kampung Lubuk Damar, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, dalam upaya mendapatkan keadilan atas 380 Ha lahan kampung diluar batas izin HGU yang selama ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT. SA (anak perusahaan PT. MR_red) melalui koperasi 'rekayasa' bernama Asoe Nanggroe.

Diduga kuat bahwa permasalahan kebun kelapa sawit yang berada diluar batas izin HGU PT. SA dan digarap diatas lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan mangrove (bakau) tersebut 'turut melibatkan' saudara laki-laki (Abang kandung) Bupati Aceh Tamiang, berinisial HNF.

Demikian disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, kepada LintasAtjeh,com, melalui pesan WhatsApp (WA), Sabtu (25/11/2017).

Selain itu, Nasruddin menegaskan, FPRM sangat prihatin terhadap sikap Datok Penghulu Kampung Lubuk Damar, Muhammad Nurdin, yang terkesan membodoh-bodohi masyarakatnya sendiri, bahkan ada indikasi dirinya terlibat kejahatan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), khususnya terkait aspirasi masyarakat untuk mengelola perkebunan sawit diluar batas izin HGU, yang selama bertahun-tahun dikelola secara ilegal oleh PT. SA. 

Menurut mantan aktivis '98 tersebut, seharusnya seorang datok wajib melindungi dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang dia pimpin. Namun ironisnya, terkait aspirasi masyarakat untuk mengelola perkebunan sawit diluar batas izin HGU, yang selama bertahun-tahun dikelola secara ilegal oleh PT. SA, selaku datok, Muhammad Nurdin terindikasi 'tega' berbuat semena-mena tanpa melakukan musyawarah mufakat.

"Atas perilaku Datok Penghulu Lubuk Damar, Muhammad Nurdin yang terindikasi tidak transparan, dan telah melakukan kejahatan penyalahgunaan wewenang maka sangatlah layak dirinya dilaporkan dan diseret ke penegak hukum," tutup Nasruddin.[Zf]

Baca Juga