Selamat dan Sukses Hari Ulang Tahun (HUT) Media Online LintasAtjeh.com Ke-4 Tanggal 07 April 2014 - 07 April 2018 "Semoga Tetap Mengedukasi dan Menginspirasi, Membangun Generasi Melek Informasi, ANTI HOAX" Sponsored By : pewarta-indonesia.com, lintasatjeh.com, nusantaraexpress.com, cyberpost.co.id, sketsanusantara.com, radioqu.com,kalimantanpers.co.id, beritanasional.id, wajoterkini.com, wajosatu.com, netatjeh.info, riauexpress.com, indonesiamediacenter.com, www.radaraceh.com, atjehpress.com, pewarta-madiun.net, bogorbagus.com, indikasinews.com, newswartapublik.com, acehselatan.com, baraknews.com, bedanews.com, merakyat.com, tribratanews.polri.go.id, polresta.jambi.polri.go.id, pantauterkini.co.id, www.baliterkini.com, ekpos.com, mediaprofesi.com, www.reportase.id, mediawawasan.com, pewartasemesta.com, nusantarabicara.co.id, skrinews.com, dasanews.com, dasapos.com, forumnasional.com, forumjateng.com, forumgrobongan.com, forumsemarang.com, indofakta.com, infomadiunraya.com, statusaceh.net, bapanasnews.com, atjehupdate.com.

IPDN Aceh dan Kepentingan Aset Pusat

ACEH BESAR - Dipenghujung 2017 tepatnya di bulan Desember kemarin, dunia pendidikan Aceh dihebohkan dengan polemik lokasi pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) antara Jantho (Aceh Besar) dan Bireun. Banyak netizen Aceh yang berkomentar tentang lokasi yang pantas untuk pembangunan IPDN tersebut.

Bahkan, Gubernur Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf juga ikut berkomentar tentang Lokasi IPDN di akun facebooknya yang di posting tanggal 9 Desember 2017. Sehingga, keesokan harinya, 10 Desember, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali turut memposting balasan dari status facebook Gubernur Aceh itu. 

Dalam status facebook Irwandi Yusuf menuliskan, Tim survey dari pusat melakukan survey di Jantho dan Bireuen sudah. Kesimpulan tim survey, Jantho kurang infrastruktur sedangkan Bireuen cukup infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Husaini Arsyad, salah seorang pengusaha asal Aceh Besar kepada Lintasatjeh.com, Rabu (3/1/2018) mengatakan, pembangunan IPDN menyangkut dengan kepentingan aset pusat juga. Walaupun dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang siap menyediakan lahan 40 sampai 70 hektare untuk pembangunan kampus birokrasi IPDN tersebut.

"Tanah gratis belum tentu juga bijak, karena aturan mengatakan pelepasan Aset Daerah harus mendapatkan persetujuan dari legislatif. Nah, dalam kasus ini apakah Pemkab Aceh Besar sudah bermusyawarah dengan DPRK ?" ujarnya.

"Apakah pihak legislatif setuju dengan kebijakan Pemkab yang menghibahkan tanah untuk pembangunan IPDN? Ini belum ada jawaban tersendiri dari Pemkab Aceh Besar hingga saat ini," jelasnya.

Husaini menyarankan Pemerintah Pusat harus mengambil kebijakan terkait lokasi pembangunan IPDN tersebut. Karena itu merupakan aset pusat, seyogjanya pihak IPDN melalui kemendagri untuk meminta pembebasan lahan.

Husaini juga membeberkan, Pemerintah Pusat sudah menaikkan anggaran IPDN menjadi sebanyak 650 milyar tahun 2017, jadi 50 milyar pembebasan tanah , 600 milyar untuk insfrastruktur, naik dari 550 Miliar rupiah dalam APBN 2016.

"Dengan anggaran sebanyak itu, saya rasa sangat tepat jika IPDN dibangun di Waduk Keliling Kuta Cot Glie, apalagi kita ketahui bahwa Pendidikan IPDN merupakan semi militer dan waduk salah satu tempat yang cocok," tutup husaini.[DW]

Baca Juga