-->




Jelang 2019, Gerindra Harus Sudah Membicarakan Pra Koalisi

10 Februari, 2018, 16.55 WIB Last Updated 2018-02-10T10:00:02Z
JAKARTA - HUT Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke-10 yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2018 merupakan hari refleksi terbaik bagi Gerindra. Refleksi kegagalan sebelumnya dan berfikir jauh kedepan. Melalui HUT Gerindra ini sebaiknya Partai Gerindra berinisiatif menggalang koalisi kebangsaan antar Parpol, berbicara pra koalisi, atau pembicaraan pendahuluan. 

Hal itu dikatakan Dr. Ir. H. M. Nizar Dahlan, M.Si, selaku Wakil Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI) kepada wartawan, Sabtu (10/02/2018), saat dihubungi melalui telepon seluler.

"Ini adalah hari yang tepat sebagai hari refleksi Partai Gerindra, di HUT Gerindra ke-10 kali ini," kata Nizar yang juga alumni HMI ini.

Lanjut Nizar, koalisi kebangsaan terdiri dari partai pendukung yang bergabung dalam barisan koalisi Pilpres 2019, koalisi dibangun karena kesamaan platform.
"Koalisi bisa terbangun jika ada kesamaan platform. Tolak ukur dari situ. Jika Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat berada dalam satu barisan koalisi maka bangunan koalisinya cukup ideal Nasionalis-Religius. Bangunan itu memiliki dasar yang kuat, jelas Nizar.

Sampai hari ini barisan koalisi masih longgar, belum ada pembicaraan apa-apa. PKS sudah meluncurkan nama-nama Capres dan Cawapres 2019, nama-nama yang diluncurkan semuanya adalah kader PKS. PKS menurut keterangan Hidayat Nurwahid yang dilansir media, belum ada pembicaraan apa-apa dengan Gerindra terkait 2019. PAN menurut Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan bulan Mei 2018 diluncurkan nama Capres/Cawapres 2019. 

"Sedangkan Partai Demokrat meluncurkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Capres/Cawapres seperti yang dilansir diberbagai media," tutur Nizar yang juga mantan Anggota DPR RI 2009-2004 ini. 

Menurutnya, seharusnya sudah dimulai pembicaraan pra koalisi. Bangunan koalisi tidak didasarkan pada tokoh atau figur, tapi bangunan koalisi didasarkan pada kesamaan platform, kesamaan penerjemahan atas situasi dan kondisi bangsa hari ini dan kedepan. Setelah itu bersama menentukan figur yang ideal dan tepat baik Capres dan Cawapres. Amanat penderitaan rakyat ini dibebankan pada partai koalisi tersebut, jadi barisan koalisi memikul visi rakyat.

"Visi rakyat dititipkan kepada parpol koalisi yang terdiri dari gabungan partai-partai. Mungkin melalui HUT Gerindra ke-10 ini dapat direfleksikan secara baik apa yang harus dilakukan oleh partai dalam menyongsong Pilpres 2019 terutama koalisi, agar tidak rapuh dan terkejar waktu. Harapan kita Prabowo menjadi calon Presiden 2019 yang diusung parpol koalisi, cawapres menjadi otoritas parpol koalisi," ungkapnya.

Kata dia, butuh kesamaan gerak dan tepat hari ini direfleksikan, tidak sekedar ritual HUT Gerindra. Karena Pilpres bersamaan dengan Pileg, jadi bersamaan kepentingan, jangan sampai kepentingan Caleg lebih dominan di partai dan melupakan Pilpres yang sudah diambang pintu.

"Pendaftaran Capres/Cawapres sesuai jadwal KPU jatuh pada bulan Agustus 2018. Diharapkan Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dapat bersatu dalam satu barisan koalisi demi rakyat dan bangsa," tegasnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jendral Rumah Pejuang Indonesia (RPI) H. Deani T. Sudjana, SH., MH, saat dihubungi melalui telepon seluler mengatakan syarat mengajukan Capres/Cawapres 2019 menggunakan hasil Pemilu 2014 dengan ambang batas 20% dari 560 kursi DPR. Pada Pemilu 2014, Gerindra 73 kursi (11,81%), PAN 49 kursi (7,59%), PKS 40 kursi (6,79%), Demokrat 61 kursi (10,19%). Jika di total maka sebesar 36,35%.
"Kalau hanya Gerindra dan PKS hanya 18,6%, Gerindra dan PAN hanya 19,4%, kalau Gerindra dan Demokrat 22% dan memenuhi syarat. Kita berharap keempat partai itu bersatu dalam koalisi, saling sinergi satu dengan yang lain, memperhatikan kondisi umat dan rakyat Indonesia," jelas alumnus Lemhanas RI ini.

Saat ditanya kesiapan Rumah Pejuang Indonesia (RPI), Deani menjelaskan RPI memiliki bacaan cepat terhadap situasi politik tanah air dan RPI memiliki hitungan-hitungan strategis dan tersendiri, tidak stategis kalau RPI menggelar deklarasi dukungan kepada Capres/Cawapres. Sedang semua partai masih abu-abu, koalisi antar parpol untuk mengusung Capres/Cawapres juga belum ada. 

"Sekarang kita benahi organisasi, siapkan segala sesuatu terkait keberlanjutan organisasi RPI, tapi sikap politik RPI mendukung Prabowo Subianto menjadi Capres 2019, kita serahkan kepada parpol koalisi untuk pertimbangan tawaran RPI terkait Prabowo Subianto yang kita lemparkan ke pasar politik," jelasnya.

"RPI sudah lemparkan nama Pak Prabowo ke pasar politik sejak tahun lalu 2017 untuk menjadi Capres 2019. Disaat yang lain masih tidur, RPI sudah ngomong. Alhamdulillah semua pihak sudah pada bangun dan siap turun ke lapangan bekerja untuk Prabowo," tegasnya.[*]
Komentar

Tampilkan

Terkini