BANDA ACEH - Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Elektro (Ikatektro) Universitas Syiah Kuala Misbah, S.T, M. Eng, mengajak para pihak terkait untuk melepas ego sektoral demi hajat hidup masyarakat yang bergantung pada kelistrikan di Aceh.
Masalah kelistrikan Aceh kembali mencuat dalam dua hari terakhir disebabkan terjadinya pemadaman yang dipublikasikan media disebutkan karena adanya oknum yang mencuri kabel. Selain itu, kondisi pendistribusian listrik lewat satu arah dari Sumatera Utara ke Aceh juga menjadi persoalan.
Menurut data yang dihimpun dari PLN oleh Ikatektro ketika diskusi kelistrikan tahun lalu, dalam roadmap PLN, ada 3 ring jalur arus listik yang keluar masuk dari Sumatera Utara ke Aceh yaitu dari jalur pantai timur utara, jalur tengah dan jalur pantai barat selatan.
Jalur pantai timur utara dimulai dari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Idi dan Langsa ke arah Pangkalan Brandan. Jalur tengah dimulai dari Banda Aceh, Jantho, Sigli, Bireuen, Takengon, Blangkejeren dan Kutacane ke arah Brastagi.
Sementara dari jalur pantai barat selatan dimulai dari Banda Aceh, Calang, Meulaboh, Nagan Raya, Blangpidie, Tapaktuan dan Subulussalam ke arah Sidikalang.
Dari ketiga jalur distribusi itu, Misbah menyebut baru jalur pantai timur utara yang sudah digunakan dan ditambah oleh PLTU Nagan Raya, sedangkan di jalur lain masih terkendala.
Kendala yang ia peroleh dari PLN adalah pembebasan lahan seperti jalur pantai barat selatan yang melewati Subulussalam ke Sidikalang sama sekali belum dikerjakan. Untuk jalur Tapaktuan ke Subulussalam masih proses.
"Harusnya ini bisa dikebut penyelesaiannya, jadi distribusi arus listrik tak hanya lewat satu jalur. Satu jalur terputus masih ada alternatif dari jalur lain yang masuk dan keluar Aceh. Sehingga walaupun sekarang hanya sekitar 30 persen saja yang dipasok dari Sumut, tak menjadi problem kalau terjadi gangguan," jelasnya di Banda Aceh, Selasa (27/03/2018).
Solusi lainnya, Misbah berharap peran Pemerintah Daerah dan DPRA lebih fokus. Ia meminta keduanya harus bisa menjalankan amanah secara politis agar listrik Aceh benar-benar tertangani.
"Kita minta agar PLN, Pemda dan DPRA menyatukan visi misinya terhadap roadmap kelistrikan Aceh sehingga tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinkronisasi dari ketiga stakeholder sehingga inti targetnya adalah agar aceh tak bergantung arus dari Sumatera Utara," ungkapnya.
Misbah yang juga pemerhati kelistrikan Aceh, meminta agar Polda Aceh dalam hal ini harus menjadikan infrastruktur PLN sebagai prioritas pengamanan. Hampir selalu ada saja gangguan pencurian kabel yang sangat mengganggu. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya.
"Jangan gara-gara satu orang mengganggu lima jutaan penduduk Aceh," ia mengingatkan.
Ia juga mendorong pelayanan dan sosialisasi kelistrikan Aceh oleh PLN wajib ditingkatkan. Seperti penyampaian informasi yang tidak simpang siur.
"Informasi dari PLN mengatakan surplus tapi kenyataan di lapangan masih saja ada kendala. Surplus-nya dalam posisi bagaimana dan kalau terjadi kendala sampai blackout itu kenapa? Ini wajib disampaikan PLN secara terbuka ke masyarakat umum jauh-jauh hari sebelum ada kendala listrik blackout tentunya," terangnya.
Sebagai komitmen, pihaknya melalui Ikatekro Unsyiah sendiri siap menjembatani semua pihak demi berbagi data dan sinkronisasi roadmap sehingga tidak ada informasi yang terputus dalam mengatasi problem kelistrikan di aceh.
"Mari bergandengan data demi hajat hidup orang banyak ini dalam mengambil keputusan dan kebijakan," ajaknya.[*]
