ACEH BESAR - Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali, menghadiri acara rembuk pendidikan kabupaten Aceh Besar tahun 2018, di Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Sabtu (28/04/2018).
Acara itu bertemakan ‘’Membangun Pendidikan Aceh Besar yang Bermartabat dalam Bingkai Syariat Islam’’
Dalam kesempatan itu, Mawardi Ali mengungkapkan, kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa pendidikan anak-anak di Aceh sangat memperihatinkan. Banyak pelajar yang tidak memiliki karakter bahkan tidak memiliki nilai apa-apa.
Sehingga beberapa tahun lalu Aceh dikejutkan dengan hasil survei dari Universitas Syiah Kuala yang menyebutkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas di Aceh, sebanyak 80 persen tidak bisa mengaji.
‘’80 persen tidak bisa mengaji, belum lagi ilmu agamanya. Bisa mengaji saja, ilmu agamanya belum tentu bagus,’’ kata Mawardi saat memberi pengarahan.
Lebih lanjut, katanya, pendidikan di Aceh telah kehilangan arah pasca mendapatkan otonomi daerah. Pemerintah disibukan dengan anggaran yang dikucurkan begitu banyak. Sehingga akhirnya pemerintah dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana pendidikan.
‘’Itu yang sangat disibukkan. Padahal anggaran pendidikan kita 20 persen, belum lagi semua guru disibukkan dengan sertifikasi, Yang lain bisa kontrak, kontrak ke PNS, hal-hal itu saja yang disibukan, begitu juga dengan komite sekolah,’’ ujarnya.
Sebenarnya, Aceh lupa dengan tujuan pendidikan, padahal dapat melahirkan anak-anak Aceh yang berkarakter, bermartabat, kaya ilmu pengetahuan, dan memiliki tujuan hidup yang baik.
Kendati demikian, oleh sebab kehilangan arah tersebut, faktanya tempat pendidikan formal dari pemerintah kalah dengan tempat pendidikan non pemerintah.
‘’Padahal kita memiliki anggaran pendidikan begitu besar, 20 persen. Makanya sekarang banyak sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) harus tutup karena memang tidak diminati,’’ jelasnya.
Atas dasar ini, diungkapkan Mawardi, ketika dirinya bersama Husaini A Wajab atau akrab disapa Waled, maju sebagai bupati dan wakil bupati Aceh Besar. Hal yang mereka janjikan kepada masyarakat adalah pendidikan.
Mereka ingin mengembalikan arah pendidikan di Aceh Besar yang bermartabat, terpadu, memiliki standar pendidikan Aceh Besar tersendiri, sehingga nantinya melahirkan para generasi Aceh Besar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak yang baik, bermartabat dan beradab.
‘’Ini tujuan yang ingin kita kembalikan. Kita harapkan di sekolah umum bukan hanya agama saja, tapi ada akhidah, hadist, sejarah islam, tafsir, ini yang ingin kita kembalikan. Masalah standar ujian nasional (UN) nanti kita sesuaikan. Tapi kita Aceh Besar juga harus memiliki standar tersendiri, kita harus memiliki apa standar,’’ sebutnya.
‘’Pendidikan kita bagaimana, pendidikan terpadu, pendidikan umum yang memiliki kurikulum nasional. Tapi ada minimal keterpaduannya, paling kurang lulusan itu sama dengan lulusan Kemenag (MIN dan MTsN),’’ harap Mawardi.
Oleh sebab itu, pemerintah Aceh Besar, kata Mawardi, sangat menyambut baik acara rembuk pendidikan dalam bingkai syariat islam tersebut. Undang-undang telah mengatur bahwa pendidikan di Aceh yang berlandaskan syariat islam. Jadi tidak hanya MIN, MTsN yang bisa mejalankan pendidikan seperti ini.
‘’Kita harapkan dalam acara rembuk pendidikan ini nantinya akan melahirkan konsep yang bagus untuk pendidikan di Aceh Besar, tidak hanya konsep, tapi juga dapat diimplementasikan,’’ pungkasnya.[*]
