SAAT ini urbanisasi sudah menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah atau bagi kita semua. Karena persebaran penduduk secara tidak merata antara desa dengan perkotaan dapat menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan sosial. Perpindahan penduduk yang asalnya dari desa ke kota, atau perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar dengan tujuan untuk menetap atau mencari pekerjaan kadang kala tidak mendapatkan pencapaian yang sesuai dengan pengharapan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai sebab yang begitu kompleks sehingga tujuan demi kesejahteraan masih sulit untuk diraih.
Hal seperti ini pastinya terjadi di berbagai negara. Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini pasti akan terus melakukan berbagai cara untuk membuat penyebaran penduduk supaya dapat merata. Kadang kala jumlah peningkatan penduduk di kota meningkat secara derastis tanpa di imbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, fasilitas-fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan atau tempat tinggal dan lain-lain. Hal seperti ini tentunya akan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan baik itu oleh pemerintah atau kita semua.
Maka oleh karena itu perlunya suatu terobosan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini dengan serius, salah satu caranya adalah dengan cara melibatkan pemuda dalam perancangan urbanisasi berkelanjutan, terutama pemuda-pemuda yang membidangi dalam bagian teknik.
Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat. Berdasarkan 2014 Revision of World Urbanization Prospects yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 746 juta di 1950 menjadi 3,9 miliar di 2014.
Secara persentase, saat ini 54 persen penduduk tinggal di perkotaan dan akan meningkat menjadi 66 persen di 2050. Perserikatan Bangsa Bangsa memperkirakan penduduk Asia yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 64 persen di 2050.
Dengan pertambahan penduduk perkotaan yang terus meningkat, dibutuhkan pengelolaan kota berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan secara inklusif, para pemangku kepentingan harus dilibatkan. Kelompok pemuda merupakan pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah perkotaan di masa depan, karena merekalah calon pemimpin kota-kota mendatang.
Urbanisasi berkelanjutan juga penting bagi Indonesia dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kota bebas kumuh. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menyampaikan pendapat Indonesia pada Sidang Umum PBB Bidang Perumahan dan Permukiman Perkotaan berkelanjutan atau UN Habitat III di Quito, Ekuador menekankan pentingnya urbanisasi berkelanjutan sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan sosial, kesejahteraan dan pemanfaatan potensi masyarakat khususnya generasi muda.
Bonus demografi yang akan dicapai oleh negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2030, dimana para penduduk didominasi oleh kaum muda, tentunya menjadi faktor pendukung dalam menghadapi urbanisasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan kota-kota di negara berkembang menyumbang lebih dari 90 persen dari pertumbuhan perkotaan dan kepemudaan kaum muda di dunia untuk sebagian besar penduduknya, tidak terkecuali negara Indonesia. Jika pemuda tidak termasuk dalam proses urbanisasi dan ikut berperan secara aktif melibatkan mereka dalam pembangunan sosial dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) maka mereka bisa menjadi penghambat bagi pembangunan bagi negara itu tersendiri.
Kota Berkelanjutan adalah kota yang kepentingan sosial ekonomi diharmonisasikan dengan kepentingan lingkungan dalam rangka memastikan keberlanjutan perubahan, pada dasarnya berarti berkesinambungan dalam situasi yang berubah (Nijkamp, 1994). Pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan yang dalam pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan dibuat sejalan dengan kepentingan masa depan sekaligus kebutuhan saat ini (Our Common future/Brundtland report).
Jika dalam hal ini pemuda kurang aktif dilibatkan atau berperan dalam mengambil kebijakan, maka dapat dipastikan pada akhirnya akan menjadi sumber kemiskinan dan ketidaksetaraan yang signifikan. Bahkan juga dapat menjadi masalah yang mempengaruhi mereka dapat mengarah pada sektor informal yang lebih kuat dan marjinalisasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan dalam konflik sosial dan bahkan mengancam stabilitas ekonomi, sosial dan lingkungan bagi negara itu sendiri.
Urbanisasi menjadi masalah yang sangat serius bagi negara-negara di seluruh dunia jika tidak mampu di kelola secara baik. Peran pemuda dalam turut andil dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu bentuk jalan yang tepat dalam melibatkan mereka dalam pembangunan sosial dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Tulisan ini merupakan makalah pada 18th Melaka International Youth Dialogue "Youth Engineering a Sustainable Urbanization"
Penulis: Ikhsan (Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh/SPMA FKIP Unsyiah)
