BANDA ACEH - Rakyat Indonesia untuk kesekian kalinya harus kembali merelakan aset negara yang akan dilepas oleh pihak pemerintah. Menyusul beredarnya surat penjualan aset PT Pertamina (Persero) tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno membuat protes publik.
BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia khususnya Pertamina merupakan aset strategis bangsa yang tidak boleh secara cuma-Cuma dijual begitu saja.
Akuisisi Pertagas oleh PGN. Diawali dari gagasan membentuk Holding Migas dengan harapan untuk mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional melalui sinergi antara Pertamina dan PGN. Holding akan menghubungkan infrastruktur gas dari Indonesia bagian barat (Arun), hingga bagian Timur (Papua) tanpa ada duplikasi.
Pembentukan Holding BUMN Migas diiringi dengan adanya gejolak di tubuh Pertamina, antara lain pembubaran direktorat gas, pencopotan dan pengosongan jabatan strategis di Pertamina dan Pertagas.
Pertamina sebagai pemegang mayoritas saham dan penerima mandat holding migas seharusnya tidak melepas fungsi dan jabatan strategis. Skandal-skandal besar di Negeri Indonesia tercinta sudah banyak menggerogoti kemampuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.
Padahal dalam UUD 14 pasal 33 jelas tertulis hal-hal vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak di antaranya gas bumi harus dikelola oleh negara. Muhammad Yasir selaku Ketua BEM Unsyiah sangat menyayangkan tindakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyetujui pelepasan sejumlah aset Pertamina.
"Pertamina merupakan aset yang begitu penting bagi Indonesia dan sudah sepatutnya pemerintah mengelola dengan baik aset tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan hal tersebut bukan berarti pemerintah dapat menjual seenaknya saja," kata Muhammad Yasir, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala kepada LintasAtjeh.com, Senin (23/07/2018) dalam rilisnya.
Masih ungkap dia, kita tidak ingin terulang kembali, aset negara kita satu persatu mulai lepas dari tangan Ibu Pertiwi. Tentu kita masih ingat kasus penjualan Indosat dan kita tidak ingin hal tersebut menimpa Pertamina.
"Terjadinya pelepasan aset Pertaminan merupakan sebuah gambaran dari buruknya pengelolaan anggaran subsidi bahan bakar dan elpiji oleh Pemerintahan Jokowi," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, M Haris Munandar selaku Ketua Departemen Polhukam BEM Unsyiah menyesali tindakan Pemerintah era Jokowi yang dengan mudah melepas aset negeri ini.
"Kami para mahasiswa dengan tegas menolak penjualan aset Pertamina, harus dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang telah disepakati oleh Menteri BUMN Rini Soemarno," ujarnya.
Oleh karena itu, BEM Unsyiah menyatakan sikap:
1. Menolak akuisisi saham Pertamina oleh PGN yang akan menjadi The Next Biggest Scandal yang akan menghancurkan kehidupan rakyat dan menggerogoti nadi publik.
2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan penjualan aset negara karena merugikan negara dan rakyat.
3. Pemerintah Jokowi telah gagal dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik khususnya kedaulatan negeri. Terbukti dengan Perekonomian semakin merosot, rupiah melemah terhadap dollar, utang negara semakin banyak, aset strategis negara di lepas.
"Jika pemerintah sudah menjual aset negara, itu artinya sudah terpuruk berada pada jalan buntu. Jika rezim terus menerus mengendalikan kebenaran, maka ada kebohongan yang dikendalikan. Para pekerja Pertamina dan rakyat tidak tinggal diam melihat aset-aset perlahan digadaikan dan lepas dari genggaman bumi Pertiwi. Stop bohongi rakyat. Rakyat bersatu lawan penindasan!" tegas M. Haris Munandar.
#savepertamina
#savebangsa
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
[*/Red]
