LintasAtjeh.com Menginspirasi, Mengedukasi dan Mencerdaskan Generasi Anti Hoax.

Senator Fachrul Razi Soroti Nawaitu Nawacita Jokowi

JAKARTA - Senator H. Fachrul Razi, MIP anggota DPD RI asal Aceh mengkritik keras pemerintahan Jokowi dalam presentasinya berjudul kebijakan politik pertanian evaluasi dan catatan kritis pada seminar Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) XII. 

“Nawacita Jokowi sudah bagus tapi Nawaitunya tidak ada, praktek dan implementasi dilapangan tidak sesuai dengan Nawacita yang digencar-gencarkan dalam visi misi Presiden,” demikian jelasnya dalam pemaparan yang disambut tepuk tangan ratusan senat mahasiswa pertanian dari seluruh Indonesia yang berkumpul di kampus Unimal, Selasa (07/08/2018).

Pemerintah Indonesia dalam nawacita menjadikan kedaulatan pangan sebagai nawacita utama dengan menghabiskan 103 triliun. Namun, menurut senator muda ini, nasib petani semakin terpuruk, dan lahan pertanian semakin berkurang.

"Anehnya, hutang luar negeri semakin tinggi dan impor jagung dan beras masih terus dilakukan, ini negara mau dijadikan apa?” kritik Fachrul Razi yang memaparkan data-data tahun 2014-2018 berkaitan kinerja pemerintahan pusat dalam bidang pertanian dan perekonomian.

Selanjutnya, dalam sesi presentasi ia menjelaskan bahwa kondisi pertanian sangatlah memprihatinkan. 

“Petani kita berada dalam lingkaran kemiskinan dimana para petani menjadi termiskinkan, karena framework dari pemerintah sangat sentralistik,” kata Senator Fachrul Razi.

Menurutnya, dengan dana APBN yang begitu besar, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mencerdaskan para petani. Peningkatan ekonomi di Indonesia saat ini adalah semu.

"Mewujudkan kedaulatan pangan dan kejayaan petani merupakan prioritas pertama yang tertuang dalam nawacita program presiden Jokowi. Namun, saat ini kehidupan para petani masih belum bisa ditingkatkan taraf hidupnya," ucapnya.

Sambungnya, stabilitas harga pangan yang semu. Harga di pasar lebih tinggi dibandingkan harga acuan, ketimpangan dan kepemilikan lahan semakin memburuk. Kebijakan pangan masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. 

“103 Triliun dana untuk kepentingan peningkatan kedaulatan pangan maka pastikan dana itu benar-benar termanfaatkan oleh masyarakat yang bergelut di dunia pertanian,” demikian tutup Fakrul Razi.

Sementara itu, Rektor Unimal Prof. Dr. Apridar, M.Si, juga menyampaikan bahwa pertanian merupakan kunci utama perekonomian bangsa. Dibutuhkan Laboratorium yang handal dalam upaya menghasilkan pertanian yang dapat meningkatkan perekonomian.

"Para mahasiswa dan akademisi harus memikirkan bagaimana bisa menghasilkan produk di bidang pertanian dan ini bisa membanggakan kita," ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan produk hasil pemikiran atau penelitian para mahasiswa dan akademisi dalam bidang pertanian menjadi penting.

“Banggalah menjadi petani dengan menghasilkan produk-produk pertanian yang dapat berdayaguna bagi para petani” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, MS, menyebutkan bahwa kemandirian pangan dapat dihasilkan melalui kedaulatan. Kebijakan pangan adalah bagaimana harus mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan.

"10 tahun terakhir mengalami penurunan para tenaga petani," ungkap Dr. Ir. Handewi Purwati.

Dalam seminar nasional yang bertema "Meningkatkan Sumber Daya Petani Berbasis Teknologi Salam Menunjang Perekonomian Indonesia”. Turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian, Rektor Unimal Prof Dr.Afridar, MSi, Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. Mawardati, M.Si dan M. Rizal, SH, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe.[*]

Baca Juga