ACEH JAYA - Kasus izin pertambangan emas PT EMM di Beutong Kabupaten Nagan Raya merupakan suatu kajian kita tentang pengkhianatan terhadap perjanjian MoU Helsinki dan UUPA. Mengingat sebelumnya potensi konflik disebabkan oleh eksploitasi terhadap sumber daya alam kandungan hydrocarbon dan sekarang mineral logam mulia emas serta tembaga yang terkandung dalam perut bumi Beutong khususnya dan Aceh pada umumnya.
Penegasan ini disampaikan oleh Mantan Bupati Aceh Jaya dua periode, Ir. Azhar Abdurrahman kepada media ini, Jum'at (12/10/2018). Menurut Azhar, kejadian ini adalah bentuk pengangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tanun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
"Ini merupakan upaya pihak investor melalui Surya Paloh untuk mengelabuhi rakyat Aceh yang telah berjuang dengan darah dan nyawa untuk mendapat porsi yang otonom(khusus)," ungkapnya.
Dia juga menilai, penjabaran melalui Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil yang belum menguntungkan pihak Aceh, dilihat sebagai upaya memelihara konflik di Aceh. Sehingga satu sisi nyawa dan darah terus mengalir, sisi lain terjadi pengamanan eksploitasi pertambangan emas DMP-nya.
"Secara politik kita lihat Surya Paloh dengan Partai NasDem yang notabene sebagai partai pemerintah lebih leluasa mengatur pihak penyelenggara negara untuk memberi izin yang pada dasarnya telah menyalahi beberapa peraturan. Hal ini untuk memudahkan eksploitasi mineral tersebut yang akan menjadi pundi-pundi bagi logistiknya Partai NasDem," sebutnya.
Di sisi lain, kata Azhar, dapat lihat beberapa kader Partai Aceh yang diusung ke DPR RI melalui Partai NasDem dengan jargon politik restorasinya dan klisenya tidak mengambil yang bukan haknya. Tidak bergemingnya kritikan dari Kader Partai Aceh yang akan diusung oleh Partai NasDem di DPR RI.
"Indikasi politik terjebaknya pejuang Aceh kepada nilai material sehingga menilai nilai ideologis," cetus mantan kombatan GAM ini.
Jika kita tangkap dari beberapa hal tersebut, lanjut Azhar, NasDem adalah Partainya Surya Paloh. "Perampoknya hasil kandungan alam Aceh. Ini jelas-jelas pengkhianatan terhadap perjuangan Aceh," tegasnya.
Dulu, kata Azhar, untuk menolak eksploitasi tambang gas Arun di Aceh utara, ujung-ujungnya dengan senjata. "Sekarang jika ureung Aceh na kreeh, ci ujoe jak ureung nyoe ukeu regam beuso thoe," ucapnya dalam bahasa Aceh.
Karena, kata Azhar, hari ini banyak tokoh politik yang sudah dipegang oleh Surya Paloh dinaikkan ke DPR RI.
"Namun, dengan diplomasi politik dan unjuk rasa, nantinya kita dikhawatirkan justru akan dipegang oleh tokoh lalu dikasih kardus. Akhirnya semakin banyak lahirnya pengkhianat UUPA dan MoU Helsinki. Aceh butuh Hasan Tiro jilid II," tandasnya.[*/Red]
