 |
| Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara |
Lintasatjeh.com - Bupati Aceh Utara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2013 pada Rapat Paripurna ke I Masa Persidangan II DPRK Aceh utara yang berlangsung di Gedung dewan setempat.
Bupati dalam sambutannya menegaskan, salah satu tugas dan wewenang Bupati, memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten kepada DPRK dan amanat Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKJP) kepada DPRK dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.
“Alhamdulillah kami telah dapat memenuhi amanat ketentuan tersebut,” ujar Muhammad Thaib yang kerap dipanggil cek mad dihadapan dewan, Rabu, 28 Mei 2014.
Menurut Bupati Muhammad Thaib, LKPJ akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat realisasi anggaran secara spesifik. “Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRK setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya.
Dalam Rapat Paripurnake I Masa Persidangan II DPRK Aceh utara dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Bupati Aceh Utara memaparkan realisasi pendapatan daerah yang berhasil dicapai, dibidang PAD dan Dana Perimbangan.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil dicapai 82.31% atau Rp. 99.878.003.409.17,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 121.338.912.537.
Dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp. 1.277.179.319.750 akan tetapi yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.258.034.779.995,- atau 98,50%.
“Pendapatan daerah yang sah tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 138.345.024.900,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 135.303.127.711.62,- atau 97,90%.
Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPR Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPK di Aceh Utara. Sidang itu sendiri berlangsung tertib tanpa ada interupsi dari manapun.[la/bp]
