"Itu agar pelaksanaan kegiatan proyek atau pembangunan terhindar dari praktik KKN," tegas Ketua LSM TOPAN RI Pidie Jaya, Jamaluddin Bin Usman, kepada Lintasatjeh.com, saat dimintai tanggapnnya, Sabtu (3/5/2014).
Menurut Jamaluddin, selama ini pihaknya sering mendapatkan laporan dari tokoh masyarakat Pidie Jaya, bahwa banyak kegiatan paket proyek yang dikerjakan asal jadi alias tidak sesuai dengan pagu anggaran.
Buktinya, selama ini terlihat sejumlah besar banyaknya proyek-proyek yang terbekalai di Kabupaten Pidie Jaya, seperti bantuan rumah 170 unit di Gampong Buloh, Pasar Tradisional Trienggadeng, Pasar ikan Pangwa Deah, dan irigasi Cubo, irigasi Beuracan Traceu, saluran cacing Gampong Buloh, serta jembatan layang yang bermasalah.
Untuk itu, Kita sangat berharap supaya pemerintah lebih memikirkan untuk perkembangan ekonomi rakyat, melainkan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. "Jadi marilah kita sama-sama mengawasi proyek di sekala dini," pungkas Jamaluddin.[la/pang]
