Lintas Atjeh - Aksi unjuk rasa kembali dilakukan Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BP2A) di Kantor DPR Aceh, Rabu (3/9), yang menuntut Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah turun dari jabatannya karena dinilai telah gagal merealisasikan turunan UU PA sesuai MoU Helsinski dan dinilai hanya mementingkan keluarga daripada kepentingan rakyat.
Massa BP2A berasal dari gabungan mahasiswa, masyarakat, LSM dan OKP di Aceh kembali menggeruduk Kantor DPR Aceh dengan berbagai orasi dan kecaman terhadap kegagalan Gubernur Aceh.
Massa juga membawa berbagai poster bertuliskan,"Istri Doto Zaini Bukan WNI, Turunkan dinasti Doto Zaini, Zaini sudah tua, tua = pikun, pikun = mundur, Doto Zaini.... Mundur dari gubernur segera, Zaini = Atut, tangkap..., Zainizo miskin, Zaini mundur = sejahtera, Zaini politik keluarga, Aceh bukan milik keluarga Zaini, Zaini...Kami butuh pemimpin yang adil, Zaini ... Jabatan bukan warisan, Politik keluarga harus dimusnahkan, Doto ... Mana janjimu, Zaini ... Waktumu sudah saatnya berakhir, Doto Zaini = Suharto".
Koordinator aksi, Agusta dalam orasinya mengatakan berdasarkan fakta, sekarang ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang belum berhasil dilakukan misalnya kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan mandat dari UU No. 11 Tahun 2006 dari masa Irwandi Yusuf sampai Zaini setidaknya masih 4 PP dan 1 Perpres belum diselesaikan.
"Kebijakan pemerintah belum menyentuh substansi permasalahan, bahkan realitasnya dominasi kelompok mewarnai implementasi program program pembangunan Aceh, akhirnya pembangunan berjalan reaksioner tanpa memegang visi dan orientasi yang sudah pernah dibuat sebelum pasangan ini terpilih pada Pilkada 2012," ujarnya.
Aksi BP2A ini dilakukan kedua kalinya ke DPRA, massa dalam aksi damai tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. [la/ar]
