LHOKSEUMAWE – Terkait aksi boikot dalam rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRK Aceh Utara oleh Fraksi Nasdem (Nasdem dan PNA) dan Fraksi Amanat Karya Bangsa (PAN, Golkar, PKB dan Demokrat) pada Rabu 1 September 2014 kemarin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) mempertanyakan dan sangat menyayangkan mengapa aksi boikot tersebut bisa terjadi. Menurutnya, sikap anggota DPRK Aceh Utara itu terkesan kekanak-kanakan.
Seharusnya mereka menciptakan suasana yang harmonis di Parlemen bukan malah saling mempertahankan argumennya masing-masing kelompok. Karena, hal itu nantinya juga akan berakibat fatal bagi rakyat.
Seharusnya mereka menciptakan suasana yang harmonis di Parlemen bukan malah saling mempertahankan argumennya masing-masing kelompok. Karena, hal itu nantinya juga akan berakibat fatal bagi rakyat.
Azhar juga menyesalkan atas tertutupnya informasi publik terkait alasan ketidakhadiran kedua fraksi itu dalam rapat Tatib.
“Ini pasti ada apa-apanya?,” kritik Direktur LSM GRAM Muhammad Azhar, Amd, kepada lintasatjeh.com, Jum’at (3/9).
Menanggapi hal ini, Azhar berharap kepada wakil rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat dan harusnya dalam setiap mengambil kebijakan di Parlemen sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bisa diterima oleh semua fraksi juga sejalan dengan kepentingan masyarakat.
”Jangan mengambil keputusan hanya untuk kepentingan kelompoknya saja,” pungkasnya.(01)