-->








Jokowi Jangan Jadikan Putra-Putri Papua "Tumbal" Freeport

09 Januari, 2015, 15.52 WIB Last Updated 2015-01-09T11:31:04Z
JAKARTA - Barisan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Freeport (Barak) menuntut Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak menerapkan pendekatan militerisme di Tanah Papua. Karena bumi Papua dianugerahkan dengan penuh kekayaan, hutan yang luas, laut yang indah dan tanah yang terhampar penuh dengan kandungan tambang yang tidak terhingga.

"Sayangnya, darah putra-putri Papua sejak dulu selalu menjadi tumbal dari berbagai konflik Sumber Daya Alam yang terjadi," kata Ketua Barak Yudha dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (9/1).

Yudha mengungkapkan, terakhir, Desember tahun lalu 3 orang tenaga keamananan dan kepolisian tewas saat berpatroli disekitar area tambang PT Freeport. Kejadian ini merupakan akibat dari pendekatan militerisme yang selalu diterapkan oleh pemerintah terdahulu.

Tentara, lanjutnya, dengan senjata lengkap layaknya di medan peperangan selalu berjaga di daerah-daerah tambang termasuk Freeport, sehingga secara sosial dan budaya membuat jarak dengan masyarakat sekitarnya.

"Pendekatan miteristik inilah yang menjadi bibit munculnya tindakan-tindakan masyarakat melakukan tindakan protes dengan cara-cara keras dalam menyelesaikan ketidak adilan yang terjadi disana." tukas Yudha. Kemarin, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barak melakukan aksi di depan Istana Negara.

Ia mengingatkan, angin segar dihembuskan dalam awal kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, yang menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan cara dialog dan saling percaya bukan dengan pendekatan militeristik.

Komitmen Presiden untuk membangun Tanah Papua dengan damai ini merupakan momentum untuk merubah semua pendekatan yang selama ini salah termasuk halnya dalam melakukan renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport.

"Jokowi harus memastikan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport bermanfaat bagi rakyat Papua khususnya dan Indonesia secara umum. Karena itu Barak menuntut Transparansi dan akuntabilitas dalam renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Selain itu, Papua dan Indonesia harus mendapatkan bagi hasil yang lebih dalam perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport. Membangun bukan dengan cara kekerasan, karena milterisme akan terus melahirkan kekerasan lainnya." tandas Yudha.[Rmol]
Komentar

Tampilkan

Terkini