-->








Wasekjen Golkar Beberkan Bukti Kebohongan Ical Terhadap Publik

10 April, 2015, 18.45 WIB Last Updated 2015-04-10T11:46:25Z
JAKARTA - Selain Aburizal Bakrie, kubu Munas Ancol juga yakin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan akan menghormati hukum yang berlaku, termasuk menghormati keputusan Menteri hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.

"Bang Ical (sapaan Aburizal Bakrie) selalu menghimbau dan mengatakan kepada siapapun percaya bahwa Indonesia negara hukum maka dianjurkan agar semua pihak taat dan mematuhi keputusan hukum, sayangnya itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya, bang Ical selalu membuat tikungan-tikungan dalam penyampaian informasi kepada publik sangat berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya," kata Wasekjen DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat, Jumat (10/4)

Belum lama ini, kata Samsul, Ketua KPU membantah pernyataan-pernyataan ARB sapaan akrab Aburizal Bakrie yang merupakan bentuk penegakan kebenaran terhadap penyampaian informasi keliru kepada publik.

"Contohnya dalam hal penyampaian putusan sela PTUN yang diinfokan kepada publik sangat tendensius dan mendistorsi fakta, sebenarnya malah boleh dikatakan pembohongan terhadap publik" ujarnya.

Samsul menjelaskan putusan sela PTUN itu ditujukan kepada Kemenkumham dan DPP Partai Golkar akan mematuhi apabila Kemenkumham sebagai obyek sengketa melakukan eksekusi dengan menerbitkan surat penundaan SK pengesahan DPP Golkar.

"Sejauh ini tidak ada sehelai surat pun pemberitahuan dari Kemenkumham kepada DPP Partai Golkar, jadi kepengurusan terus berjalan," ungkapnya.

Pembohongan publik lainnya, tambah Samsul, adalah dengan dasar apa ARB mengatakan kepada publik bahwa hasil munas Riau berlaku dan berhak menjalankan operasional roda Partai Golkar.

"Hal tersebut sudah bukan lagi pembohongan publik akan tetapi sudah dapat dikatakan penyesatan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hasil Munas Riau itu sudah dimatikan di munas Bali kemudian di munas Ancol dan terakhir dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kemenkumham RI, dan berujung dengan keluarnya SK Menkumham terkait kepengurusan yang terbaru," jelas calon wakil bupati bogor ini.

Samsul menghimbau kepada kubu munas Bali khususnya ARB untuk kembali kepada jalan yang benar dan menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya, bukan berdasarkan kebencian dan nafsu.

"Saya sebagai kader Golkar memohon kepada Bang ARB dan kawan kawan berhentilah membuat tikungan-tikungan menyesatkan yang dapat memecah belah Partai Golkar, segeralah melakukan Taubatan Nasuha dan kembali kepada rel yang benar" demikian Samsul. [rmol]
Komentar

Tampilkan

Terkini