AAA: Pemerintahan Zikir Rumit Memimpin Aceh

ACEH TIMUR – Achenesse Australia Association (AAA) menilai saat ini Pemerintahan Zikir merupakan kepemimpinan yang sangat rumit dalam memimpin Aceh dan tidak mempunyai konsep dalam memimpin Aceh yang lebih baik ke depan. Pemerintahan Zikir lebih disibukkan dengan urusan Bendera, Lambang Aceh, Lembaga Wali Nanggroe yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki. Menurut AAA Pemerintah Aceh hanya melakukan pembodohan terhadap masyarakat Aceh hanya demi Kekuasaan, padahal cita-cita perjuangan GAM salah satunya untuk mensejahterakan rakyat Aceh.

Hal ini dikatakan Ketua Achenesse Australia Association (AAA) Tgk. Sufaini Syehky saat melakukan konferensi pers dengan wartawan dari media online, cetak dan eletronik, di Rumah Makan Atakana Juwo Desa Titie Baroe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Atim, Jum’at (27/11).

Lebih lanjut Syekhy yang didampingi anggota AAA diantaranya Tgk. Razali, Tgk. Anwar dan Tgk. Jafar mengatakan kehadiran AAA saat ini untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh untuk bisa menyelesaian permasalahan yang dialami oleh Kelompok Bersenjata Din Minimi yang saat ini berjuang untuk membela rakyat Aceh dan anak yatim maupun janda korban konflik yang sudah dijanjikan para petinggi GAM.

“Kami telah melakukan pertemuan bersama Pok Din Minimi dengan tujuan untuk mengetahui langsung apa sebab dan masalah yang saat ini dialami oleh Pok Din Minimi bersama rekan-rekannya hingga melakukan perlawanan dengan Pemerintah Aceh. Dari hasil pertemuan AAA dengan Pok Din Minimi diketahui bahwa mereka hanya ingin meminta kesejahteraan rakyat Aceh dan keadilan terhadap mantan kombatan serta meminta kepada Pemerintah Aceh agar lebih membuka lapangan pekerjaan,” beber Syekhy.

Namun berbeda yang terjadi di lapangan, justru saat ini Kelompok Din Minimi harus berhadapan dengan pihak aparat keamanan dan saat ini dalam pengejaran pihak Kepolisian karena diduga melakukan berbagai aksi kriminal.

“Meski demikian, AAA meminta kepada pihak Kepolisian baik Polda Aceh maupun Polres Aceh Timur agar menghentikan pengejaran tersebut. Dengan adanya operasi pengejaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Pok Din Minimi justru membuat kembalinya trauma masa konflik yang dialami oleh masyarakat dan juga tidak menyelesaikan persoalan keberadaan Pok Din Minimi,” sebutnya.

“Mari sama-sama kita selesaikan dengan cara berdialog. AAA memberikan apresiasi yang besar terhadap TNI yang telah menghentikan operasi pengejaran terhadap Pok Din Minimi dan lebih mengedepankan dialog seperti apa yang telah dilakukan mantan Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Daniel Chardin. Ini sangat baik dan kami berharap dapat dicontoh oleh Kapolda Aceh,” ungkapnya lagi.

Masih kata Syekhy, semua ini harus menjadi tanggung jawab Pemerintahan Zikir dan kami berharap Pemeritah Zikir untuk segera menyelesaikan konflik Pok Din Minimi yang terjadi saat ini. Karena mereka merupakan mantan kombatan GAM, saudara-saudara kita yang kecewa terhadap kepemimpinan petinggi-petinggi GAM yang saat ini berkuasa di Aceh.

“AAA siap untuk menjadi mediator antara Pok Din Minimi dengan Pemerintah Aceh, Polda Aceh maupun elemen lainnya agar permasalahan yang terjadi saat ini cepat diselesaikan serta proses perdamaian yang sudah berjalan selama 10 tahun dapat terus berjalan dengan baik,” pinta Syekhy.[Red]