LHOKSUKON - Rencana pembelian puluhan unit mobil baru untuk Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dan sejumlah dinas yang dalam
kabupaten Aceh Utara yang mencapai miliaran rupiah terus menuai protes dari
berbagai elemen masyarakat.
Forum
Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (FKPP-Aceh) sangat menyanyangkan keputusan
legislatif dan eksekutif Aceh Utara yang menganggarkan APBK-P tahun 2015, untuk
pengadaan mobil dinas DPRK Aceh Utara.
Sebagaimana
diketahui, legislatif menganggarkan APBK-P 2015 untuk pengadaan mobil dinas
DPRK Aceh Utara sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp.2.250.000.000.
Dilanjutkan
dengan pengadaan mobil lainnya diantaranya, mobil dinas untuk kajari dengan
anggaran, Rp.510.000.000, mobil dinas untuk kapolres Rp.480.000.000,
mobil dinas untuk dinas pengairan Rp.400.000.000, mobil dinas untuk Cipta Karya
Rp.400.000.000.
Ditambah
lagi mobil untuk dinas kabag hukum sekdakab Aceh Utara Rp.245.000.000, mobil
dinas untuk kabag perkim Rp.245.000.000, Camat Jambo Aye Rp.245.000.000, Camat
Dewantara Rp.245.000.000.
Dan
pengadaan mobil dinas untuk Bapeda Rp.245.000.000, mobil dinas untuk Danlanal
Rp.280.000.000. Anggaran tersebut akan segera direalisasikan pada tahun 2015
ini dari APBK-P Aceh Utara.
“Pembelian
mobil tersebut dinilai pemborosan keuangan dan menyakiti hati rakyat,”
kata Ketua FKPP-Aceh, Razali, kepada lintasatjeh.com, Rabu (25/11/2015).
Sejatinya,
tambah Razali, legislatif mampu menunjukkan sikap efisiensi anggaran. Karena
kondisi Aceh Utara pada saat ini yang masih menyimpan segudang warga miskin dan
butuhnya peningkatan infrastruktur jalan darat di sejumlah titik, maka
sebaiknya alokasi dana itu dialihkan untuk lebih prioritas ke pelayanan publik.
“Kalau memang pro
rakyat, para wakil rakyat tersebut harus lebih arif dan bijaksana,”
ujarnya.
Sedangkan,
untuk pendukung mobilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
DPRK, seharusnya menghemat anggaran dan mengefektifkan aset yang sudah ada.
saat ini ada kesan bahwa, anggota dewan lebih memperhatikan kepentingan pribadi
dibandingkan dengan kepentingan masyarakat seperti yang telah diamanatkan pada
waktu mereka dilantik dulu.
Nah,
kenyataan inilah yang patut kita sesali, sebut Razali. Bayangkan saja, rakyat
jelas berharap agar perbaikan jembatan gantung yang didamba-dambakan oleh
masyarakat Pirak Timu khususnya Gampong Asan Krueng Kreeh tidak disegerakan,
namun para anggota dewan yang jelas-jelas adalah wakil rakyat tidak pernah
turun ke lapangan apa lagi memprioritaskan kepentingan rakyat, seharusnya
dahulukan kepentingan hajat banyak.
“Lalu
baru bapak-bapak para anggota dewan yang terhormat boleh ngotot meminta
dibelikan mobil dinas baru,” ucapnya.[pin]
