Tolak Pembelian Mobil, Mahasiswa Unimal Geruduk Kantor Dewan

LHOKSEUMAWE - Puluhan mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendesak DPRK Aceh Utara segera membatalkan anggaran Rp 5,7 miliar yang digunakan untuk pembelian mobil dinas dewan pada APBK - P Tahun 2015.

Desakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi unjukrasa yang berlangsung di halaman gedung DPRK Aceh Utara, Rabu (25/11/2015). Aparat kepolisian juga turut melakukan pengawalan di lokasi unjukrasa.

Dalam orasinya, korlap aksi oleh Maimun Sanjaya dan Syibral Mulasi meneriakkan yel-yel yang intinya mendesak DPRK Aceh Utara untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk program pro rakyat dan mendesak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

“DPRK Aceh Utara harus berani mencoret anggaran yang tidak pro rakyat. Kami juga mendesak DPRK untuk lebih efektif mengawasi Pemkab Aceh Utara,” teriak korlap aksi.

Aksi mahasiswa tersebut selanjutnya diterima oleh anggota dewan dengan mengajak mahasiswa masuk ke ruang pertemuan dengan tujuan untuk menyelesaikan tuntutan mahasiswa dengan cara musyawarah.

Dalam musyawarah itu, intinya DPRK membenarkan adanya rencana pengadaan mobil Jenis Toyota Avanza sebanyak 10 unit untuk Dewan dan Pejabat Eksekutif serta alat kelengkapan untuk mendukung tugas anggota Dewan. Dewan juga berterimakasi kepada mahasiswa yang telah datang ke kantor DPRK Aceh Utara.

“Perlu kami jelaskan bahwa permintaan dukungan tersebut dikarenakan saat ini mobil dinas yang lama sudah tua dan tidak layak pakai. Namun kewenangan pengadaaan barang tersebut adalah wewenang Kabag Pemerintahan Aceh Utara, sedangkan pihak DPRK hanya pinjam pakai,” jelas Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib.

Sementara Ketua Pokja Anggaran DRRK Aceh Utara, Tgk. Fauzi mengatakan, masalah anggaran angkutan perorangan akan dievaluasi dan akan pihaknya pertanggungjawabkan bila nanti terjadi kesalahan.

Menanggapi hal itu, korlap aksi Maimun Sanjaya mengatakan, pihaknya menanyakan mengapa Legislatif dan Eksekutif saling meyalahkan dan tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam pembahasan rapat paripurna.

“Kita punya anggaran kecil mengapa harus membeli mobil mewah, seharusnya dana tersebut dapat digunakan dengan layak untuk kepentingan rakyat. Kami minta agar segera mengalihkan program tersebut untuk kepentingan pro rakyat dan minimal anggaran tersebut bisa diperkecil,” harapnya.

Tak hanya itu, dirinya mewakili teman-teman pengunjukrasa mengecam pihak DPRK yang belum mampu menjalankan aspirasi rakyat dan telah terjadi politik anggaran antara Legislatif dengan Eksekutif.

Musyawarah ini juga disaksikan oleh anggota Komisi B DPRK Aceh Utara T. Bakhtiar dari Fraksi Nasdem dan Fauzan Hamzah dari Fraksi Partai Aceh, serta Ketua Pokja Anggaran Tgk. Fauzi. Usai mendengar penjelasan, para mahasiswa membubarkan diri pada pukul 15:00 Wib dengan pengawalan Polisi.[Chairul]