BANDA
ACEH – Pasca perdamaian Aceh sejak diteken MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005
lalu antara RI-GAM, belum memberikan perubahan signifikan untuk mensejahterakan
rakyat apalagi mengentaskan kemiskinan rakyat Aceh. Bahkan pemimpin di Aceh yang
notabene dari mantan petinggi GAM tidak berdaya mengelola dana otsus yang
sangat besar untuk kemakmuran rakyat Aceh khususnya untuk para mantan kombatan.
"Sepuluh
tahun terakhir pasca perdamaian RI dan GAM, rakyat Aceh masih hidup di bawah
garis kemiskinan, dan kondisi Aceh semakin carut marut,” demikian dikatakan
Ketua Achenese Australia Association, Tgk. Sufaini Syekhy kepada
lintasatjeh.com, Senin (08/02/2016) sore.
Menurutnya,
sementara para anggota Partai/Gubernur/Bupati/keluarga dan kroni-kroninya hidup
bergelimang harta, bahkan penuh kesombongan dan keangkuhan.
“Partai
jelas wadah perpecahan persatuan rakyat Aceh, partai telah memutuskan tali
perjuangan rakyat, partai telah gagal mengangkat harkat martabat rakyat
Aceh, dan partai terbukti hanya untuk
wadah memperkaya diri serta anggotanya saja,” bebernya.
AAA,
kata Syekhy, akan mendeklarasikan Posko Rakyat Non Partai menjelang hajatan
Pilkada Aceh 2017 mendatang.
“Kita
akan deklarasikan Posko Rakyat Non Partai tanggal 24 Februari mendatang di Banda
Aceh dan akan diikuti di seluruh kabupaten/kota se-Aceh,” ungkapnya sembari
menambahkan deklarasi ini untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat
agar tidak menjadi korban janji-janji politik jelang pilkada.
