Labang Bangsa : Bendera Aceh Bukan Prioritas

ACEH UTARA - Meski masih banyak item lain yang tercantum  dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), namun persoalan bendera bulan bintang juga harus menjadi skala prioritas saat ini. Karena hal tersebut telah sesuai perjanjian MoU Helsinki, dimana bendera Aceh adalah suatu kekhususan atau identitas Aceh di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur eksekutif LSM Labang Bangsa, Hery Safrizal saat berbincang dengan lintasatjeh.com, Selasa (05/04/2016), di salah satu coffee di Banda Aceh.

"Karena lambang dan bendera itu sudah diamanahkan MoU kemudian diundangkan dalam UU PA adalah kekhususan dan kekhasan yang kemudian menjadi identitas Aceh, ini juga tidak boleh diabaikan," kata Hery.

Dalam hal ini, Hery mengakui tidak semua masyarakat Aceh menghendaki atau menginginkan bendera bulan bintang diprioritaskan. Sebab, sesuai isi UU PA, memang banyak item lain yang juga perlu diterjemahkan dan dilaksanakan mengingat kondisi Aceh hari ini.

"Yang lain perlu juga memang. Karena kondisi Aceh hari ini kan perlu perubahan. Dimana sektor pertanian, ekonomi, kesehatan dan sektor pendidikan yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Itu juga patut menjadi prioritas dengan melibatkan semua elemen dalam hal ini pun sangat diharapkan untuk terus mengawal kebijakan publik dan seluruh program-program pemerintah," tambahnya.

Pihaknya berharap, pemerintah dan DPR Aceh lebih serius untuk memperjuangkan persoalan tersebut dengan membangun komunikasi yang maksimal dengan pemerintah pusat. Sehingga, persoalan ini tidak berlarut dan menyita perhatian kita semua yang berujung kepada pengenyampingan program pembangunan lainnya.

"Artinya, kita berjuang untuk menang dan kesejahteraan adalah tujuannya. Apalagi masalah bendera Itu sudah merenggut perhatian internasional, jangan sampai orang luar menilai Aceh ini bisa dipermainkan dan bisa dipolitisir oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan kelompok semata," harap Hery. [Jamal].