-->








Tanjung Balai dan Inkonsistensi Presiden

03 Agustus, 2016, 11.53 WIB Last Updated 2016-08-03T04:54:11Z
KALAU Pemerintah komitmen dengan penegakan hukum dalam peristiwa pembakaran kelenteng beberapa waktu lalu di Tanjung Balai, maka hampir separuh muslim di kota itu harus mendekam di penjara. Tentunya tindakan ini memberikan efek yang lebih buruk. Misalnya, perekonomian akan lumpuh, mengingat pelaku pembakaran adalah warga dalam kota.

Mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan pergerakan perekonomian kita,  itu pula, akan sangat banyak anak-anak dan ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan akibat ayah atau suaminya telah mendekam di penjara. Karena itu, kadang-kadang pemerintah perlu menempuh pendekatan berbeda, yang tidak melalui proses hukum, dalam menangani suatu masalah.

Hal ini pernah dilakukan ketika menangani pembakaran Masjid di Tolikara beberapa bulan lalu. Undangan makan ke istana kepada orang-orang Kristen yang membakar masjid di Tolikara adalah pesan Presiden kepada para penegak hukum untuk tidak menindak mereka. Undangan itu adalah pasang badan dari Presiden.

Sementara bagi masyarakat keseluruhan, undangan itu ingin menegaskan bahwa tindakan pembakaran masjid akan memberikan dampak yang lebih buruk bila penindakannya menempuh jalur hukum. Tapi Presiden tidak konsisten. Sementara ketika orang Islam membakar kelenteng, semuanya ingin ditangkap.

Presiden juga mendesak penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku yang jumlahnya tak terhitung. Presiden beralasan agar tindakan serupa tidak meluas. Maksudnya adalah supaya orang Islam di tempat lain tidak ikut bakar kelenteng. Namun akuratkah hitung-hitungan Presiden itu?

Bagaimana kalau inkonsistensi Presiden malah membuat ummat Islam semakin kesal dan melampiaskan kemarahan mereka kepada etnis Tionghua lainnya. Konflik antar agama ini bisa saja berubah menjadi konflik antar etnis. Apalagi masyarakat pribumi sudah sangat kesal pada kebijakan pemerintah yang belakangan mengimpor jutaan warga Cina menjadi buruh di Indonesia berbarenagan dengan kerap munculnya berita-berita tentang PHK ribuan buruh pribumi.

Kiranya Presiden dapat memberikan tawaran yang lebih bijak dalam penanganan para pelaku pembakaran kelenteng di Tanjung Balai. Bila tidak, pemerintah akan kewalahan bila reaksi kaum muslim semakin meningkat.

Benar mereka yang mengatakan "Indonesia tegak karena pekik takbir."

Bila Presiden tidak mengubah sikap, maka slogan ini akan sangat efektif memancing amarah kaum muslim.

Penulis : Miswari, S.Pd, M.Ud (Dosen Filsafat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
Komentar

Tampilkan

Terkini