BANDA ACEH - Ketua Presidium Forum Aneuk Nanggroe Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS), Tgk. Hasnawi Ilyas sangat menyayangkan pemberitaan di salah satu media online berjudul "Klaim Miliki 237 Ribu Anggota, TRA Siap Lawan Pemerintahan Irwandi-Nova".
Kepada Lintas Atjeh.com, Jum'at (21/04/2017), Tgk. Hasnawi Ilyas mengatakan Irwandi-Nova saja belum dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Aceh definitif tapi kenapa ada pihak yang mengultimatum tendensius seperti itu.
"Irwandi-Nova baru saja ditetapkan oleh KIP sebagai pemenang Gubernur-Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Ini artinya, keduanya baru akan dah bekerja setelah dilantik. Kewajiban seluruh elemen masyarakat Aceh untuk mengawal itu bukan untuk melawan," ungkap Mantan TNA Wilayah Batee Iliek ini.
Pria yang akrab disapa T. Awie Juli ini juga menegaskan bahwa FANAPDS yang juga beranggotakan para mantan kombatan GAM yang memiliki pengurus dan anggota di seluruh Aceh berharap semua elemen masyarakat boleh bersikap kritis dan membangun demi pemerintahan Aceh yang lebih baik.
"Saya rasa kita semua memiliki pandangan yang sama agar UU PA dan butir-butir MoU Helsinki bisa dijalankan dengan baik demi Aceh yang aman, damai, maju dan sejahtera. Pemerintahan Aceh maupun kabupaten/kota wajib kita kawal, jangan sampai tidak pro rakyat dan menyimpan dari UU PA dan MoU Helsinki," tandas TNA BKO Wilayah Linge, Tgk. Hasnawi Ilyas.
Lanjut dia, kita harus tegas untuk menghancurkan perbedaan, membangkitkan persaudaraan demi membangun Aceh kedepan. Selain itu, kita harus konsekuen terhadap pejabat yang bersifat koruptif karena akan menyengsarakan rakyat Aceh.
"Kalau ada pejabat koruptif harus jadi musuh bersama rakyat Aceh. Seperti dugaan penggelapan uang mantan Kombatan GAM senilai 650 milyar. Penegak Hukum, dalam hal ini baik Polisi, Kejaksaan maupun KPK harus usut tuntas kasus itu," tegasnya.
Selanjutnya, FANAPDS juga mengajak kepada TRA untuk mengawal pemerintahan Aceh kedepan sehingga membawa kebaikan untuk Aceh dan senantiasa menjaga perdamaian.
"Meski kita komitmen untuk mengawal pemerintah Aceh kedepan, tapi saat ini, di sisa masa jabatan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf juga harus kita kawal agar bisa menyelesaikan dengan baik tanpa membebani pemerintahan Irwandi-Nova. Sekali lagi, kita semua rakyat Aceh, tidak ada kelompok ini itu, tidak ada masyarakat daerah ini itu. Kita satu rakyat Aceh, kita jaga persatuan dan kita jaga perdamaian dengan mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan pro rakyat," tegas T. Awie Juli melalui selularnya.
 |
| Anggota Tim Relawan Aceh (TRA)/IST |
Sementara itu, Tgk. Abdul Hadi selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tim Relawan Aceh (TRA) Pasee yang dihubungi LintasAtjeh.com meluruskan pemberitaan tersebut.
"Tim Relawan Aceh (TRA) yang memiliki anggota sebanyak 237.000 orang siap menentang kebijakan pemerintah Aceh kedepan yang tidak pro rakyat dan tidak pro kebenaran," ungkapnya.
Menurut Abdul Hadi, Aceh saat ini sedang masa transisi dan tengah diobok-obok oleh pihak-pihak tertentu. Maka dari itu kehadiran TRA yaitu untuk melawan segala bentuk intimidasi dan pembodohan terhadap rakyat.
"TRA hadir tidak memihak dengan siapapun atau tokoh politik manapun juga dengan kelompok Teuntra Aceh Merdeka (TAM) dll, tapi TRA hadir untuk memihak kebenaran," tegasnya.
"Saat ini pihaknya juga sedang berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh yang tertindas. Bahkan kita juga tengah melawan praktik Riswah (KKN) yang sudah mendarah daging dalam perjalanan politik di Aceh dan telah dan telah merusak nilai-nilai agama bagi rakyat Aceh," tandas Tgk. Abdul Hadi.[Red]
