ACEH BESAR - Upaya Presiden Jokowi untuk menjadikan daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan yang terintegrasi dengan pusat secara tegas dimulai dengan Pelantikan Gubernur Aceh di Istana Negara dan adanya penegasan bahwa bupati/walikota dilantik oleh Gubernur Aceh menjadi sebuah kebijakan yang sangat bijaksana dan relevan.
"Apalagi kalau kita mau mengevaluasi sistem pemerintahan dan kebijakan daerah yang terjadi selama ini penuh ketimpangan bagaikan 'raja-raja kecil'," demikian kata Ketua Fokus GEMPAR, Sirathallah kepada LintasAtjeh.com melalui pesan elektroniknya, Rabu (17/05/2017).
Menurut Shirat, sisi lain kebijakan tersebut telah meminimalisir penggunaan anggaran yang berlebihan dalam kegiatan yang sama. Sedangkan adanya permintaan Ketua DPRA (serambi/17/5/2017), agar pelantikan Gubernur Aceh oleh Presiden Jokowi dilaksanakan di Aceh adalah permintaan saudara Muharuddin semata, bukan merupakan permintaan atau aspirasi rakyat Aceh.
"Sehingga permintaan Ketua DPRA tersebut sangat nampak dimata masyarakat untuk mendapat proyek kegiatan ceremoni DPRA saja. Pasalnya, kegiatan semacam itu bisa menghabiskan anggaran milyaran rupiah," ketus Shirathallah.
"Kami senang sekali bila Gubernur Aceh dilantik Presiden Jokowi, kemudian mendapatkan arahan dan semangat kerja membangun Aceh masa depan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional," ungkapnya diujung rilis.[Rls]
