-->








Kurang Mendukung Program Aceh Carong, Anggota DPD RI Sesalkan Sikap PT Medco

21 Januari, 2018, 19.41 WIB Last Updated 2018-01-22T00:00:49Z
Foto: Rafli Kande nomor dua dari kiri gambar
BANDA ACEH - Anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi pendidikan, Rafli Kande mengatakan pemerintah Aceh hendaknya terus mendukung lahirnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten/Kota se Aceh.

"Kehadiran SMK penting, agar generasi muda Aceh memiliki skill dan SDM di bidang tertentu yang bersifat fokus, sehingga kedepannya Aceh memiliki SDM handal di setiap bidang," ungkap Rafli Kande kepada media, Minggu (21/01/2018).

Menurut Rafli, penguatan SDM melalui SMK tersebut tidak hanya di tunjang dari pihak pemerintah, namun kehadiran BUMN/BUMD dan perusahaan  swasta lainnya juga tak kalah pentingnya.

"Perusahaan-perusahaan yang bergerak di Aceh bisa mengucurkan dana tanggungjawab sosialnya (CSR) untuk membangun sebuah sekolah kejuruan. Misalkan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan lalu membangun SMK perkebunan, perusahaan yang bergerak di sektor perindustrian dan sebagainya. Sehingga ke depannya Aceh memiliki SDM sesuai dengan kebutuhan, dan kita tidak perlu lagi mengambil tenaga kerja luar," papar Rafli.

Pemerintah Aceh, sambung Rafli, telah menggagas program Aceh Carong sebagai bentuk upaya pemerintah terhadap dunia pendidikan agar melahirkan generasi yang cerdas dan handal.

"Program Aceh Carong ini juga harus di dukung oleh semua elemen, tanpa terkecuali pihak swasta/non pemerintahan, jika kita menginginkan gagasan ini berhasil," tambahnya.

Selain itu, Rafli juga menyinggung persoalan penolakan PT Medco E & P blok A (Aceh Timur) memberikan surat dukungan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Menurutnya, hal tersebut sangatlah tidak wajar, mengingat perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Aceh Timur.

"Surat DUDI itukan syarat untuk mendirikan sebuah sekolah kejuruan, sejauh tidak melanggar peraturan perundangan-undangan kenapa pihak perusahaan harus menolak memberikannya? Seharusnya bukan hanya selembar surat tersebut, dana CSR mereka pun harus dikucurkan sebagai tanggung jawab mereka kepada masyarakat di wilayah perusahaan beroperasi," ucapnya.

Rafli meminta pemerintah Aceh menyerukan kepada perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk memberikan dukungan untuk program-program pemerintah dan masyarakat.

Terkait pembangunan SMK N 1 Nurussalam Rafli meminta pemerintah bisa memfasilitasi mencari jalan keluar, agar ada solusi konkret. 

"Jangan sampai buya lam kreung teu dong-dong, buya tamong meureuseki. (Jangan sampai orang luar mengambil laba di negeri kita, namun nasib rakyat dibiarkan begitu saja)," pesan Rafli mengaku prihatin.

Rafli juga berharap agar para perintis program-program untuk kemajuan pendidikan tidak berputus asa dan terus berikhtiar. Begitupun halnya, para perintis SMK N 1 Nurussalam yang berupaya mempersiapkan generasi yang handal di sektor perindutrian. 

"Kita berharap para pejuang di bidang pendidikan tidak berputus asa, termasuk para perintis SMK N 1 Nurussalam. Terus bersemangat, terus bermujahadah untuk kemaslahatan generasi Aceh ke depan, tujuan yang mulia insya Allah ada jalan keluarnya," pungkasnya.[*]
Komentar

Tampilkan

Terkini