BANDA ACEH - Jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Aceh setiap tahun terjadi peningkatan, baik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas maupun lulusan Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin Ilmu. Tingginya angka pengangguran ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya sesuai dengan amanah konstitusi negara.
Namun pemerintah tentu tidak bisa dan tidak mampu bekerja sendiri dan masyarakat harus turut membantu. Dalam kaitan ini, Apindo sebagai asosiasi pengusaha bersama elemen masyarakat terkait yang lain terpanggil untuk berperan aktif menyukseskan pelatihan dan pemagangan melalui Forum KomunikasiJejaring Pemagangan (FKJP) bekerjasama dengan Disnaker Mobduk Provinsi Aceh dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Pemagangan bertempat di Aula Disnaker Mobduk Provinsi Aceh, Kamis (01/03/2018).
Hal ini disampaikan oleh HM. Dahlan Sulaiman, SE, M.Si, selaku Ketua FKJP Provinsi Aceh yang juga Ketua DPP Apindo Aceh ketika memberi sambutan dan pengarahan dalam acara pembukaan pemagangan dalam negeri dihadapan pejabat terkait, pimpinan lembaga pelatihan, asosiasi pengusaha serta 130 peserta pelatihan dan pemagangan tahun 2018.
Dahlan Sulaiman mengatakan tahun yang lalu Kementerian Tenaga Kerja dengan sumber dana APBN mengalokasikan 15 paket dengan peserta perpaket 10 orang yang artinya ada 150 calon tenaga kerja yang dimagangkan.
"Untuk tahun 2018 ini jumlah paket dikurangi menjadi hanya 13 paket, sedangkan untuk daerah lain yang jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran lebih kecil dari Aceh ternyata paket bertambah atau sama dengan tahun sebelumnya" ungkap Dahlan Sulaiman.
Hal Ini pasti ada yang keliru dalam mengambil kebijakan, seyogyanya mendapat perhatian dan ada upaya mengoreksi kekeliruan tersebut untuk kedepan.
"Pelatihan dan magang ini betapapun kecilnya sangat membantu dalam membuka lapangan kerja dan memperkecil angka pengangguran, sebagai contoh dari 150 orang peserta tahun lalu terserap langsung di perusahaan tempat magang dan mitra sebesar 85 orang," katanya.
Masih kata dia, selebihnya ada yang melamar ketempat lain dan ada juga yang membuka usaha atau bekerja sendiri seperti usaha menjahit, bengkel las dan perbaikan sepeda motor.
Dari hasil monitor FKJP/Apindo setiap pemagangan dan latihan hampir 100 persen lamarannya terserap di dunia kerja. Selain banyak kelebihan program pelatihan pemagangan tersebut dalam pelaksanaannya juga ditemuai adanya kelemahan dan kekurangan yang mesti diperbaiki.
Diantaranya adalah kesediaan dana yg bersumber APBN tersebut sangat kecil, yang semestinya dapat diatasi melalui kombinasi dengan APBA sebagaimana dilakukan di daerah lain. Sayangnya hal ini tidak mendapat perhatian pihak dinas walau FKJP telah menghimbau setiap tahun.
Kelemahan lainnya adalah waktu tersedia untuk penyelenggaraan sangat sempit dan selalu tergesa-gesa. Seyogyanya ketika informasi paket didapatkan dari pusat segera dirapatkan di FKJP untuk melakukan persiapan. Kelalaian ini sangat mengganggu pelaksanaan contohnya hari ini pelatihan oleh LPK dan perusahaan sudah dimulai namun perlengkapan belajar untuk peserta masih ada di Dinas yang belum tahu bila disalurkan.
"Begitu juga biaya monitor ke daerah yang jauh semisal ke Aceh Tamiang dan kabupaten lain tidak tersedia secukupnya. Banyak lagi yang perlu mendapat perbaikan agar tujuan mulia pemagangan tersebut dapat pula dilaksanakan dengan sebaik baiknya," pungkasnya.[*]