BANDUNG - 120 Perwira Menengah yang membidangi kegiatan teritorial dari jajaran Rindam dan Korem seluruh Indonesia mengikuti penataran tehnis teritorial di Pusat Pendidikan Teritorial-Pusterad Bandung. Kegiatan dibuka langsung oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Hartomo, Rabu (19/09/2018) sekira pukul 07.00 WIB.
Acara turut dihadiri Wakil Komandan Pusterad Brigjen TNI Joko Warsito, Sekretaris Pusterad Kolonel Inf Toto Nurwanto, Ir Pusterad, para Staf Ahli, Direktur, Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Kolonel Pas Sujatmiko (Kasubdit Kontra Propaganda dari BNPT) serta Komandan Satuan Intelijen Teritorial Pusterad Kolonel Inf. I Made Riawan, S.Psi.
Dalam amanat tertulisnya, Danpusterad menyampaikan latar belakang diadakannya penataran latihan tehnis teritorial pencegahan paham radikal ini, adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan Angkatan Darat dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini.
Dimana paham radikalisme mengalami perkembangan yang cukup pesat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Ancaman radikalisme ini berpotensi dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi, yaitu Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang.
"Oleh karena itu diharapkan para peserta ini, nantinya sebagai pelatih pada latihan pencegahan paham radikalisme di satuannya masing-masing," tandasnya.
Seiring dengan tuntutan tugas yang semakin tidak mudah dan kompleks, lanjut Danpusterad, dampak pengaruh globalisasi dan perkembangan sosial yang semakin maju dan dinamis di era demokrasi sekarang ini mendorong masyarakat semakin kritis dan kompetitif.
"Hal tersebut bisa saja menjadi potensi kerawanan atau permasalahan yang bila tidak diantisipasi secara maksimal akan meluas menjadi konflik berkepanjangan. Yang pada gilirannya dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Danpusterad berpesan agar para Perwira peserta penataran lebih kreatif dan mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan aparat pemerintah setempat, aparat kepolisian dan lembaga maupun komponen masyarakat secara luas. Agar dapat menginventarisasi segenap potensi wilayah pertahanan yang ada di daerah masing-masing secara tepat dan akurat, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah penyiapan kekuatan pertahanan yang berdaya guna untuk kepentingan pertahanan negara.
Disamping itu, himbau Mayjen TNI Hartomo, pelajari dan pahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang penanggulangan konflik sosial, dimana matriks penyelenggaraannya secara jelas sekali keterlibatan TNI pada tahap pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
"Karena penanggulangan konflik komunal/sosial merupakan bagian dari kegiatan pembinaan teritorial dalam pelaksanaan salah satu tugas operasi militer selain perang yakni operasi bantuan penanggulangan konflik komunal/sosial di wilayah," tutupnya.[Red]
