0 Jhon Al Norotow: Gubernur Lukas Enembe Keluar Jalur Resmi Negara Terkait KKB - Lintas Atjeh

Search This Blog

Banyak Di Baca

IKUTI VIA EMAIL

PV

Jhon Al Norotow: Gubernur Lukas Enembe Keluar Jalur Resmi Negara Terkait KKB

Share it:
JAYAPURA - Papua tidak butuh pembangunan, Papua minta merdeka. Karena bertahun-tahun mereka bicara merdeka lalu kita tak bisa selesaikan ini. Tidak boleh orang Papua jadi korban terus. Sejarah perjalanan orang Papua ini penuh liku-liku dan harus diselesaikan. "Solusinya bicara kenapa terjadi minta merdeka, kita selesaikan dengan cara seperti apa? Ini harus dipikirkan negara. Itu saja," tegas Gubernur ketika dikonfirmasi wartawan di Jayapura, Senin (17/12/2018).

Satu hal yang pasti  terkait kasus Nduga, kata Lukas, kelompok pejuang kemerdekaan Papua yang disebut pihak TNI/Polri KKB, sudah final Papua minta merdeka. Kelompok ini pun menolak segala jenis pembangunan yang hendak dikerjakan oleh pemerintah pusat.

Hal ini pun sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan sudah tak ada lagi cara dan pendekatan apapun yang bisa dilakukan untuk merubah kehendak mereka. "Saya punya pengalaman cukup lama, mereka minta merdeka, saya sendiri tidak bisa selesaikan. Tidak butuh pembangunan. Dan itu dari dulu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Lukas mengimbau agar pekerjaan pembangunan jalan di Nduga untuk sementara di stop dulu. Sebab kelompok tersebut berpikir keberadaan Jalan Trans Papua adalah untuk membunuh mereka.

"Pikir mereka jalan dibikin untuk bunuh mereka. Apalagi di Tinggi Nambut, Puncak Jaya (sekarang ini karena ada pembangunan) sudah dikuasai TNI. Sehingga mungkin mereka antisipasi hal ini. Makanya saya minta tolong hentikan jangan lanjutkan karena mereka sudah sampaikan alasannya (melalui insiden penembakan)," imbaunya.

Menanggapi statement Gubernur Lukas Enembe (LE) tersebut, John Al Norotouw seorang pengamat Sosial Politik Papua asal Jayapura angkat bicara. Gubernur LE sepatutnya faham Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya sebagai gubernur. Bahwa seorang gubernur adalah wakil pemerintah dan Negara Republik Indonesia (RI) di tanah Papua, sehingga dalam kategori apapun gubernur bersuara pemerintah dan Negara.

"Hal ini berarti gubernur adalah orang pertama yang menyatakan sikap mengutuk tindakan kriminal dan mengambil sikap tegas memberi rasa aman kepada masyarakat dan program Nasional yang berlangsung di daerah," ujar Norotow.

Gubernur LE tidak selayaknya berbicara seperti juru bicara kelompok separatis yang melawan negara. Saya menilai gubernur gagal memberi rasa aman kepada rakyat Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Nduga, sehingga kelemahannya sebagai pemimpin di provinsi Papua dipergunakan oleh kelompok lain untuk dengan mudah melawan gubernur dan negara.

Gubernur bertanggungjawab baik moril ataupun materiil atas pembangunan jalan ataupun pragram pembangunan Nasional lainnya di Papua dan mesti ada alasan kuat untuk menjelaskan kepada rakyatnya tentang tujuan pembangunan Trans Papua. Demikian pula pembangunan-pembangunan lain di Papua yang merupakan program nasional.

Gubernur dalam rangka mensukseskan visinya Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera sedapatnya mengembangkan tujuan utama pembangunan yaitu mensejahterakan rakyat Papua dalam artian sesungguhnya dari perjuangan Papua, entah merdeka sendiri atau dibawah NKRI. Tujuan utama ini tidak pernah akan berubah, tetap bertujuan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menilai pernyataan gubernur sangat keliru dan sangat jauh dari fungsi jabatannya sebagai wakil negara di Provinsi Papua sehingga sehingga patut dinilai sebagai upaya mencuci tangan dari masalah di Kabupaten Nduga," ungkapnya.

Sebagai seorang negarawan di daerah, gubernur harus mampu membuka dialog dengan kelompok-kelompok yang bertentenangan dengan kebijakannya dan tidak semata-mata membiarkan Pemerintah Pusat terus menerus mengambil kebijakan nasional yang kadang kala dinilai tidak pas. Gubernur dalam kewenangannya tidak menunggu bola politik tetapi harus mampu menyambut bola politik dengan prinsip negarawan atas kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh seluruh rakyat Papua.

Gubernur berkewajiban dan harus mampu menjamin atas seluruh proses pelaksanaan tugas negara di Papua berjalan aman dan lancar sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat dan Negara di daerah.

"Gubernur harusnya mengerti dan kembangkan visi tentang merdeka pisah dari NKRI bukan satu-satunya tujuan. Justru sebaliknya ide merdeka dan melakukan pemberontakan terhadap kedaulatan negara telah menghambat setiap proses pembangunan dalam mengisi Kemerdekaan Negara RI. Tujuan utamanya adalah mensejahterahkan masyarakat. Itulah sebabnya dia dipilih oleh rakyat untuk menjadi gubernur. Kalau tidak sanggup mengemban semua tugas tersebut sebaiknya LE segera letakkan jabatan kembalikan kepada negara," tegas Norotow.

Ide Papua merdeka dalam usaha apapun sudah bermuara dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dipertegas lagi melalui Pepera 1969. Ini sudah final, Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia dan disahkan oleh lembaga tertinggi internasional yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kata Norotow yang juga mantan anggota OPM ini dan sekarang telah menyadari kekeliruannya dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI

Lukas Enembe melalui statemennya pernah menyatakan bahwa apabila ada orang Papua yang terbunuh maka LE akan melaporkan TNI ke PBB. Ini lagi kekeliruan yang sangat besar yang sama sekali tidak dipahami oleh LE. "Bagaimana mau memimpin daerah ini kalau mekanisme pemerintahan saja tidak paham? Kapasitas seorang gubernur hanya melapor kepada Presiden melalui Mendagri, bagaimana mau melapor ke PBB?" ujar Norotow yang banyak mengamati masalah sosial politik di tanah Papua penuh tanda tanya.

Mungkin saya perlu ingatkan Bapak Gubernur LE, bahwa dalam mengemban tanggungjawab negara sebagai gubernur, sebaiknya Sumpah Jabatan Gubernur harus dijadikan sebagai panutan atas kesetiaan kepada negara sehingga tidak dipandang bahwa Bapak Gubernur menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sumpah ini mengikat Bapak Gubernur sebagai penguasa tertinggi di Provinsi Papua untuk bertanggungjawab penuh terhadap segala situasi dan kondisi di wilayah kekuasaan di Provinsi Papua dan sehingga kelihatan Gubernur Papua mencuci tangan dengan melemparkan tanggungjawab kepada pemerintah pusat. Sebagai seorang negarawan Bapak Lukas Enembe harus mampu menjamin Kedaulatan Negara untuk tetap aman dan tegak di wilayah kekuasaan Provinsi Papua," ujar John Al Norotouw.

Masih kata dia, saya juga sangat menyayangkan bahwa LE terpilih menjadi gubernur karena didukung oleh partai-partai politik besar. Ini menunjukkan bahwa fenomena politik negara saat ini secara umum partai-partai pemangku kepentingan dalam memilih dan menentukan kader tidak lagi berorientasi pada kepentingan negara, tetapi bagaimana orang tersebut dapat dijadikan sebagai lahan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya guna mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Tidak peduli apakah kader tersebut setia pada kepentingan negara atau sebaliknya justru berpotensi akan merongrong kedaulatan NKRI.

"Peran partai-partai politik yang mendukung keterpilihan LE menjadi gubernur hanyalah simbol-simbol politik kekuasaan yang tidak mampu menciptakan kondisi aman dan damai di Provinsi Papua. Partai-partai hanya mengejar kekuasaan, uang dan popularitas. Sedangkan kondisi buruk yang dihadapi masyarakat di Provinsi Papua tidak menjadi prioritas partai," beber John Al Norotouw.

"Saat ini sangat sulit menemukan pejabat atau negarawan yang rela mengorbankan kepentingannya, mengorbankan jabatan dan kekuasaanya demi untuk menegakkan kebenaran dan kedaulatan negaranya. Sebaliknya mereka tega mengorbankan kebenaran dan menjual kepentingan bangsa dan negara demi untuk merebut, mempertahankan jabatan dan kekuasaannya," Norotow menuturkan.

Sementara itu Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dikonfirmasi memberikan tanggapan tentang tudingan Gubernur LE yang mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan jalan/jembatan Trans Papua di Nduga, dikerjakan oleh pihak TNI.

Bahkan Gubernur mensinyalir, PT. Istaka Karya hanya sebagai kedok untuk memenuhi persyaratan namun pemilik pekerjaan yang sebenarnya adalah pihak TNI. "(Pekerjaan pembangunan Jalan Trans Papua di Nduga) itu tendernya dimenangkan TNI. Kita semua tahu TNI yang kerja. Pertama kali jalan ini, saya yang survei. Mungkin dana turun dari balai jalan lalu masuk TNI. Hanya kalau TNI yang (dapat pekerjaan), mestinya mereka yang kerja. Jangan masyarakat yang ditaruh disana. Apakah Istaka ini cuma kedok namun yang bekerja TNI? Kelihatannya begitu," ucap LE.

Saya mau menegaskan disini bahwa soal pembangunan Trans Papua dalam hal ini Pembangunan Peningkatan Jalan Wamena - Mumugu (PPJWM), gubernur selaku penguasa daerah sepertinya tidak paham persoalan. Sebaliknya LE seolah-olah memberikan tuduhan tidak mendasar kepada TNI. Gubernurkan bisa mengecek langsung ke PT. Istaka Karya atau pihak PU apa betul mereka TNI yang berkedok. Tidak sepantasnya seorang gubernur selaku pejabat publik mengeluarkan satatemen dengan menggunakan kalimat,"kelihatannya begitu." "Karena dengan kekuasaan beliau punya kewenangan untuk melaksanakan pengecekan langsung kepada pihak terkait," ujar Aidi.

TNI tidak pernah ikut tender apalagi memenangkan tender pembangunan Trans Papua. Tetapi dalam rangka percepatan pembangunan tersebut Presiden Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI untuk mendukung dan membantu sepenuhnya. "Dalam hal ini Pangdam XVII/Cenderawasi ditunjuk dan diperintahkan sebagai penanggungjawab keberhasilan operasi (PKO), jadi bukan pelaksana proyek," Aidi menjelaskan.

Sedangkan dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian PU PR. Pada saat itu tahun 2016-2017 TNI bersama kontraktor-kontraktor lain, hasil koordinasi antara kementerian PU PR dengan TNI telah dilaksanakan pembagian sektor dari Wamena sampai ke Mumugu. Tentunya TNI mendapatkan sektor paling berat dari segi geografis dan paling beresiko dari segi keamanan. Alhamdulillah sektor TNI yang di kerjakan oleh Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD sudah rampung pada tahun 2017 sesuai dengan target.

"Adapun sebagian kontraktor lain dalam menyelesaikan sektornya berkoordinasi dengan Kodam untuk bantuan keamanan, namun sebagian kontraktor sama sekali tidak berkoordinasi dengan pihak keamanan termasuk PT. Istaka Karya," Aidi membeberkan.

Menaggapi soal penegakan hukum yang sedang berlangsung. Jelas penegakkan hukum tetap belanjut, ujar Aidi. Gubernur sudah menyatakan bahwa mereka bukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi mereka adalah pejuang kemerdekaan maka TNI yang akan menghadapi.

Sejatinya bahwa NKRI adalah negara berdaulat yang diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia dan telah disahkan oleh PBB, saat ini di salah satu wilayah NKRI yaitu di Papua sedang berlangsung pemberontakan melawan dan merongrong kedaulatan NKRI. Sesuai dengan dasar negara kita bahwa Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Bela Negara. Dalam hal bela negara TNI adalah garda terdepan didukung oleh seluruh komponen bangsa.

Sebagaimana hal yang sama juga berlaku bagi setiap negara berdaulat di seluruh dunia. Bahwa tidak ada satupun negara berdaulat di dunia yang mentolelir adanya pemberontakan berlangsung di dalam wilayah negaranya. "Misalnya saja di Australia yang menganut sistem demokrasi liberal, dimana kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Bila salah satu wilayahnya sebut saja Darwin ingin merdeka melepaskan diri dari Australia tentunya Negara Australia tidak akan tinggal diam dan pasti akan bertindak membasmi para pemberontak tersebut," kata Aidi.

Mengenai issue jatuhnya korban masyarakat sipil oleh TNI-Polri yang disangkakan oleh gubernur, TNI akan bertindak secara professional tidak mungkin menembaki rakyat yang tak berdosa. Saat KKSB membantai tiga orang warga sipil termasuk anak kecil dan menembaki pesawat sipil di Kenyam, Nduga pada bulan Juni lalu. "Ketika KKSB memperkosa dan menganiaya para guru dan tenaga kesehatan di Mapenduma pada bulan Oktober dan terakhir KKSB dari kelompok yang sama membantai secara sadis 25 orang karyawan PT. Istaka Karya di Yigi Nduga, Gubernur LE tidak berkomentar apa-apa. Giliran TNI bergerak LE langsung menuding TNI membatai warga," Aidi menyayangkan.

"Bayangkan ya, TNI - Polri melakukan tindakan kemanusiaan untuk mengevakuasi korban pembantaian yang dilakukan secara sadis oleh KKSB dan dalam proses evakuasipun TNI-Polri diserang oleh KKSB hingga mengakibatkan jatuh korban gugur dan beberapa orang luka-luka dari pihak TNI-Polri, malah sekarang TNI - Polri yang dituduh melakukan tindakan kejahatan. Sementara kelompok separatis pemberontak yang nyata-nyata telah melakukan pembantaian secara sengaja dan terncana serta dalam kondisi sadar penuh, bahkan dilakukan secara bersukaria, menari-nari dan menyanyi-nyanyi, kok seolah-olah oleh gubernur mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa?" ungkap Aidi menyesalkan

"TNI berkomitmen akan mencari dan menangkap mereka para KKSB hidup atau mati. Dan kalau ada yang mereka atas namakan rakyat tetapi ikut melakukan penyerangan dengan melempar batu, melontarkan panah dan tombak ataupun menggunakan senjata tradisional lainnya, ya jelas mereka juga adalah bagian dari kelompok separatis pemberontak. Termasuk siapapun yang berusaha membantu dan melindungi kelompok separatis walaupun hanya dengan satu kalimat di media sosial, mereka juga adalah bagian dari KKSB tersebut," tegas Aidi, Rabu (19/12/2108).
Share it:

news

Post A Comment: