ABDYA - Koordinator LSM Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (Kompak) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Saharuddin, meminta KPK untuk mengusut masalah pembangunan jembatan rangka baja Krueng Teukuh
di daerah setempat.
Rilis yang diterima LintasAtjeh, com, Rabu (19/12/2018) dari Koordinator LSM Kompak Abdya Saharuddin menyebutkan, pembangunan jembatan tersebut telah meraup anggaran negara hampir belasan miliar rupiah.
Hal tersebut bisa dilihat dari awal pembangunan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 lalu. Awalnya, pembangunan jembatan rangka baja Krueng Teukuh dikerjakan oleh PT. Rudy Jaya dengan Total anggaran Rp.10.962 Miliar Lebih.
Namun, jelas Saharuddin, awal bulan November Tahun 2013 Pekerjaan jembatan tersebut dilakukan pemutusan kontrak oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya dan dilanjutkan proses pembongkaran rangka jembatan.
"Rangka baja jembatan yang dibongkar itu diamankan di komplek perkantoran dinas terkait," sebut Sahar.
Sahar juga menyebutkan, setelah hampir 3 tahun terbengkalai pembangunan baru bisa dilanjutkan kembali pada tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT. Adek Abang Tahara dengan Total anggaran Rp 7,1 Miliar yang bersumber dari APBD 2016.
Kata Sahar lagi, pada tanggal 23/8/2016, bangunan rangka baja jembatan yang sedang dibuat tersebut roboh kembali karena tiang penyangga roboh dan sudah barang pasti rangka jembatan yang katanya tinggal beberapa meter lagi itu ikut jatuh kedalam sungai.
Anehnya, jembatan tersebut bukan hanya memakan anggaran negara diwaktu pembangunan saja, tetapi Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh memutuskan kalau Pemkab Aceh Barat Daya Harus melakukan Ganti Rugi Kepada PT.Rudy Jaya senilai 2,5 Miliar. Akibat Pemaksaan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jembatan krueng teukuh, yang dilakukan oleh Pihak Dinas PU Abdya.
Untuk itu, Kompak meminta KPK untuk mengusut masalah ini, karena sejauh ini tidak ada pihak yang disalahkan. Walaupun telah menghilangkan uang negara hampir belasan miliar rupiah.
Disisi lain, Kompak juga mendukung penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut pada tahun 2019 nanti karena sangat dibutuhkan masyarakat.
"Hampir 10 tahun masyarakat harus menggunakan jasa rakit sebagai alat penyeberangan," ujarnya.
Atas keinginan Pemerintah untuk membangun kembali jembatan Krueng Teukuh pasti mendapat dukungan dari semua masyarakat namun bukan berarti masalah pembangunan sebelumnya itu sudah hilang.
"Kita akan melaporkan secara resmi kepada KPK RI untuk mengusut kembali masalah pembangunan jembatan Krueng Teukuh," demikian ungkap Koordinator LSM Kompak Saharuddin.[Adi S]
