-->








Soal MRT, Wacana Pemerintah Aceh Belum Terukur

18 Desember, 2018, 05.07 WIB Last Updated 2018-12-17T22:07:03Z
BANDA ACEH - Wacana Pemerintah Aceh yang disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membangun sistem transportasi masal di Kota Banda Aceh mendapat respon dari para pengamat yang tergabung dalam Aliansi Pengamat Aceh.

Pengamat Sosial Aris Faisal Djamin, S.H,  menyampaikan bahwa pembangunan MRT (mass rapid transit) merupakan hal yang belum saatnya untuk direalisasikan. Mengingat jumlah anggaran yang dialokasikan begitu besar yaitu 5-6 Triliun yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN. Bahkan timbul wacana untuk menggunakan dana sukuk, yaitu surat berharga syariah negara ritel.

"Kota Banda Aceh yang tidak begitu luas dan jumlah penduduk yang tidak banyak sehingga masih layak untuk mempergunakan bus sebagai alternatif transportasi massal. Berbeda dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang ramai sehingga untuk menunjang aktivitas masyarakatnya perlu transportasi yang bisa menampung jumlah penumpang yang banyak," demikian katanya kepada LintasAtjeh.com, Senin (17/12/2018).

Hal yang sama disampaikan oleh Sailendra Wangsa, S.H. Menurutnya, selama ini warga Kota Banda Aceh cukup terbantu dengan kehadiran angkutan massal seperti trans Kutaradja yang melayani beberapa rute di Kota Banda Aceh hingga Aceh Besar. Sehingga lebih baik pemerintah mengoptimalkan penggunaan transportasi yang sudah ada saat ini ketimbang membuat MRT.

"Menurut saya uang 5-6 triliun itu lebih baik digunakan untuk membangun BUMD yang bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat Aceh. Kita tahu selama ini Aceh untuk hal telur ayam, buah-buahan dan masih banyak lainnya yang bergantung dengan provinsi tetangga.  Sehingga dengan adanya BUMD itu diharapkan dapat menampung tenaga kerja di Aceh," ungkap dia.

Ia juga menambahkan, khusus untuk trans Kutaradja rute ke Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Ulee Lheu harus diaktifkan. Selama ini jalur ke Blang Bintang hanya sebatas bundaran saja.

"Ini bertolak belakang dengan Bandara Kuala Namu di Medan yang menyediakan layanan kereta api," tegas Sailendra Wangsa, S.H.[*/Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini