LINTAS ATJEH | ACEH TAMIANG - Terkait semakin menggemanya pemberitaan tentang adanya indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahap pertama yang mulai dikerjakan pada tahun 2019 kemarin, Senin (02/03/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melalui Komisi II, memanggil dan melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan (Distanbunak) setempat.
Pantauan LintasAtjeh.com, saat digelarnya pertemuan, pihak Distanbunnak Aceh Tamiang, tampak hadir Sekretaris Dinas Nasir drh, Kabid Perkebunan Edwar Fadli Yukti, SP, serta anggota tim penilai program PSR.
Dalam pertemuan awal tersebut, pihak DPRK Aceh Tamiang, melalui Komisi II yang diketuai H. Samuri, meminta berbagai keterangan tentang proses pelaksanaan program PSR dari pihak Distanbunnak.
Menjelang waktu Dzuhur, pertemuan tersebut dihentikan sejenak, dan Anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang H. Syaiful Sofyan, SE, kepada awak media mengatakan, pertemuan akan dilanjutkan kembali usai shalat Dzuhur yang akan dihadiri oleh Kepala Distanbunnak Yunus, SP.
H. Saiful yang saat itu turut didampingi Wakil Ketua Komisi II, Hj. Rosmalina, turut menjelaskan bahwa dalam pertemuan tadi pihaknya telah meminta kepada Distanbunak untuk datang kembali dengan membawa berkas juklak dan juknis tentang pelaksanaan program PSR.
Dari pihak DPRK Aceh Tamiang, terlihat hadir, Ketua Supriyanto, ST, Wakil Ketua Fadlon, SH, Ketua Komisi II H. Samuri, Wakil Ketua Komisi II, Hj. Rosmalina, Anggota Komisi II, H. Syaiful Sofyan, H. Irsyadul Afkar, S.Sos.I dan Muhammad Nur.
Usai shalat Dzuhur, Kepala Distanbunnak Yunus, SP, tidak tampak hadir di Ruang Komisi II DPRK Aceh Tamiang, malah terlihat pihak Komisi II mengunjungi Dintanbunnak untuk mengambil berbagai data (berkas) yang diperlukan terkait pelaksanaan program PSR tahap pertama di Kabupaten Aceh Tamiang. [ZF]
