LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Kaukus Peduli Aceh (KPA) mendesak agar tahun depan Pemerintah Pusat sudah memulai perencanaan pembangunan Jalan Lintas Gunung Paro dan Gureutee. Mengingat hal ini sangat penting dapat segera direalisasikan 2-3 tahun ke depan demi menumbuhkan sektor perekonomian dan aksesibilitas masyarakat di wilayah barat selatan Aceh.
"Tidak harus di bangun terowongan karena terlalu besar biayanya, secara tehnis cukup rumit, struktur batuannya tidak mendukung/batuan lepas. Maka pemerintah bisa mendorong hadirnya ide Spiral Bridge Geurutee misalkan, dalam rangka mengoptimalkan aksebilitas dan daya dukung pertumbuhan ekonomi di Barat Selatan. Kita harap seluruh elemen terutama DPR RI dari Aceh dapat bersama-sama mendukung rencana pembangunan aksesibilitas Barat Selatan via Gureutee dan Paro ini," ungkap Koordinator KPA, Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu (06/05/2020).
Menurut Hasbar, jika Spiral Bridge Geurutee ini berhasil maka akan menjadi yang pertama di Indonesia. Lebih murah, perawatan lebih gampang dan akan menjadi ikon wisata baru Aceh dengan view yang luar biasa indahnya, hanya saja lebih panjang sedikit (14) km.
"Kalau ini bisa diwujudkan maka daerah sekitarnya akan jadi pusat pertumbuhan baru, terutama sektor pariwisata, nantinya bisa di bangun hotel bintang 5 dan lapangan golf internasional di puncak Gureutee atau berbagai wacana lainnya yang mampu mendongkrak kemajuan sektor wisata dan ekonomi masyarakat. Gereutee kelak akan jadi seperti kawasan puncak oleh orang-orang Jakarta. Bangkitan ekonominya pasti luar biasa untuk daerah dan masyarakat," paparnya.
Selain itu, menurut KPA, untuk lintas Paro dan Gurutee itu juga perlu diperbaiki tarsenya agar menghilangkan tikungan yang kecil-kecil dan tanjakan yang tinggi-tingi yang tidak sesuai standar jalan nasional. "Jadi tidak perlu harus dibuat terowongan, yang terpenting bagaimana aksebilitas dapat dioptimalkan dan dipermudah, angka kecelakaan yang selama ini tinggi dikawasan tersebut dapat ditekan dan diminimalisir dengan hadirnya pembangunan lintas Barat Selatan via Geureutee dan Paro yang terintegrasi dengan perencanaan yang matang," jelasnya.
Untuk itu, KPA meminta agar Forbes DPR dan DPD RI dapat mendorong hal ini agar terwujud. "Minimal tahun 2021 ini DED nya harus sudah ada, sehingga selanjutnya untuk pembangunannya dapat dilaksanakan di 2022 dan 2023. Kami yakin jika ini terwujud ini akan jadi catatan sejarah baru dari keberhasilan perwakilan Aceh di Senayan dan juga Pemerintah Aceh nantinya yang akan terekam dalam memori rakyat barat selatan khususnya dan Aceh pada umumnya," pungkasnya.[*/Red]
