Pemerintah memilih untuk menerapkan tatanan kehidupan normal baru atau new normal saat masih bertarung dengan pandemi virus Corona (COVID-19). Meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, keputusan ini diambil demi memulihkan kondisi ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara menjelaskan alasan pemerintah mau menerapkan new normal. Dasar utama keputusan penerapan new normal itu adalah ekonomi.
Perekonomian Indonesia dibuat hampir lumpuh oleh pandemi ini. Berhentinya aktivitas sosial telah membuat roda perekonomian terhambat. Kondisi ini tak bisa terus dibiarkan karena akan memicu badai PHK makin menjadi-jadi. Mimpi buruk itu tentu harus segera dicegah, dan tak perlu menunggu vaksin COVID-19 dirilis.
Tentu kita menginginkan agar pandemi COVID-19 ini tidak merembet atau merembes pada pandemi PHK, sehingga salah satunya adalah melakukan restart, produktif tapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu protokol-protokol nya baru, cara protokol baru ini diberlakukan sampai ditemukannya vaksin. Kalau kita menunggu vaksin sampai tahun depan
Airlangga menjelaskan, pandemi yang mengancam kesehatan jika disandingkan dengan sosial-ekonomi seperti dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Ketika sektor kesehatan terancam, maka sisi ekonomi ikut terhantam.
"Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini penting. Karena sekarang sebelum pandemi ini 7 juta orang belum mendapat pekerjaan, bukan PHK dan pada saat PHK terjadi pandemi sekitar 1,8 juta. Tentu kita harus segera mungkin menciptakan kesempatan-kesempatan baru," katanya.
Penerapan protokol yang ketat dalam kehidupan normal baru diharapkan bukan hanya aktivitas sosial yang bisa menyesuaikan tapi juga ekonomi. Pemerintah pun juga telah menyiapkan penunjangnya dengan memastikan keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebanyak 89 proyek baru yang masuk ke dalam PSN itu nilainya mencapai Rp 1.422 triliun. Menurut hitungan pemerintah dari nilai investasi itu bisa menyerap hingga 19 juta pekerja selama 5 tahun ke depan.
"Oleh karena itu new normal ini menjadi sangat perlu dan penting. Ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, negara lain juga sudah membuka dan melakukan hal yang sama. Nah tentu sampai vaksin ditemukan. Kita tidak bicara situasi seperti sebelum COVID-19. Jadi sampai vaksin ditemukan maka sebelumnya kita harus melakukan new normal," ujarnya.
Penulis: (Riki Aldira Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Uin Ar-raniry
