LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Pasca munculnya berbagai kritikan elemen sipil terkait proses pelelangan di BP2JK Aceh yang dinilai sarat KKN, kini heboh beredar spanduk di berbagai titik di Banda Aceh yang meminta agar kepala BP2JK Aceh di copot.
Spanduk itu terlihat terpasang di kawasan Darussalam dekat Kantor BP2JK Aceh bertuliskan "Bapak Menteri Menteri Lihatlah di Aceh, Gara-gara Anak Buah Bapak Pembangunan Aceh Hancur Pak. #Copot Kepala BP2JK Aceh".
Tak jauh dari lokasi spanduk warna putih tersebut juga terpajang spanduk yang bertulisan "Apa Guna APBN di Aceh, Jika Proses Tendernya di Aceh KKN dan Pembangunannya Mangkrak. #Copot Kepala BP2JK Aceh".
Sementara di Depan Kantor Gubernur Aceh, tepatnya depan gedung Balai Meuseraya Aceh (BMA) spanduk berwarna biru terpajang bertulisan "KPK Ayo Jalan-jalan ke BP2JK Aceh, KKN dalam Lelang di Lembaga Ini Sudah Stadium 4. #Usut Mafia Proyek di BP2JK Aceh". Kemudian di kawasan setempat juga spanduk lainnya ditulis "Copot Kepala BP2JK Aceh dan Peiksa Pokja-pokja BP2JK Aceh. Lelang Sarat KKN Bikin Hancur Pembangunan Aceh, Bantuan Pusat Jadi Tak Ada Artinya".
Tak jauh dari situ, spanduk bertulisan "Persekongkolan Tender di BP2JK Aceh berakhibat Proyek APBN Banyak mangkrak, dan Bantuan Pusat Tak Dapat Dimanfaatkan Rakyat. #Copot Kepala BP2JK Aceh".
Di dekat satker P2JN Aceh di kawasan Pango, spanduk senada juga terlihat. Spanduk itu berisi "Satu perusahaan menangkan tiga tender dalam waktu bersamaan, kalau bukan karena orang dalam di BP2JK Aceh mana mungkin. #Copot Kepala BP2JK Aceh."
Tak sebatas disitu, ternyata di jalan ke arah Bandara SIM Jalan Blang Bintang lama juga terdapat spanduk dengan tulisan. "Menteri PUPR Hidup Sederhana, Anak Buahnya Kaya Raya, Pengaturan Proyek Jadi Makanan Sehari-harinya. #Usut KKN di BP2JK Aceh #Copot Kepala BP2JK Aceh."
Tiga Mega Proyek Satu Perusahaan dan Pemenang Tender dengan SBU Mati
Sebelumnya, Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyurati Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementrian PUPR tentang penetapan PT.FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000,-
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Diketahui PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status SBU nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.
Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B Angka 1.huruf b. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya dengan ketentuan ; Izin/Sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan GUGUR.
"Dalam kasus tender Paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang dimenangkan oleh PT. FATA PERDANA MANDIRI batas akhir upload Penawaran tanggal 30-10-2023 sedangkan SBU terbaru BS 010 terbit atau disetujui tanggal 20-12-2023 artinya tidak sesuai dengan ketentuan BAB III Angka 1 huruf b,"ungkap Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Sabtu 23/12/2023.
Tak hanya itu, sorotan terkait kinerja BP2JK Aceh juga dikemukakan DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh yang mendesak agar KPK RI segera mengusut adanya berbagai indikasi KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh.
Salah satu indikasi yang terjadi saat ini yakni Pokja Pemilihan pada BP2JK memenangkan PT Alas Putra pada tiga paket sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.
"Ini tentunya menjadi tanda tanya publik, karena perusahaan yang sama dimenangkan dalam waktu hampir bersamaan pada 3(tiga) paket puluhan milyar. Ada permainan apa di balik semua itu," ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Jumat 22 Desember 2023.
Paket yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan itu yakni, Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar; dan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.
"Jika kita lihat dari peserta tender ketiga paket tersebut, hampir semua perusahaan berpengalaman bukan perusahaan baru, tapi justru malah semuanya digugurkan dengan alasan sepele. Sehingga semakin menguatkan adanya indikasi pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut," bebernya.[*/Red]
