MENJELANG Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, warga Kota Samarinda kembali dihadapkan dengan kelangkaan gas LPG melon 3Kg ini. Bahkan, ada dari mereka yang terpaksa memasak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan kayu bakar.
Hal tersebut disampaikan oleh Agustina, saat sedang ikut mengantre membeli tabung gas di SPBU, Jalan Urip Sumohargo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
“Karena gas lagi langka, selama dua hari kemarin saya masak menggunakan kayu bakar, karena cari kemana-mana tidak dapat,” keluhnya.
Kelangkaan tabung gas melon ini sudah dimulai sejak bulan Juni awal, warga kesusahan untuk mencari kemana-mana keberadaan tabung gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut pengakuan warga, untuk harga di pengecer sudah tembus sekitar Rp 50–70 ribu untuk per tabungnya.
“Biasanya beli makanan keluar, karwna tidak ada tabung gas untuk masak,” ucapnya. Dari hasil pantauan di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, warga rela mengantre cukup panjang serta rela untuk panas-panasan demi mendapatkan satu buah tabung gas melon dengan harga cukup murah. Dalam hal ini, dari PT Kaltim Prima Mulia Sarie sebagai agen gas LPG 3 Kg yang saat ini menyediakan gas LPG 3 Kg bersubsidi ini. Kaltimetam.id
Dengan melihat kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon. Ditambah dengan harganya melonjak meningkat 2 kali lipat dari harga normalnya.
Meski dikatakan ada subsidi dari pemerintah terkait gas melon itu pun banyak persyaratan yang sangat lumayan sulit, ditambah dengan cara berebut barang subsidi yang relatif lebih murah.
Selain itu, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kelangkaan gas melon, ditambah saling menyalahkan menganggap kesalahan dari rakyat, khususnya bagi rakyat yang tidak dikategorikan miskin. Sebab, mereka dianggap tidak berhak membeli gas bersubsidi. Lebih tepatnya, kelangkaan gas melon disebut akibat adanya peningkatan konsumsi masyarakat dan juga subsidi tidak tepat sasaran.
Padahal ini adalah tanggungjawab seorang penguasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi faktanya tidak. Penguasa pun lalai atas hal tersebut. Terpenting usaha dan bisnisnya berjalan tanpa harus memikirkan penderitaan rakyat.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Inilah fakta paradigma kehidupan di bawah naungan Kapitalisme. Siapa yang punya modal, dialah yang menang. Setiap langkah yang diambil hanya bertujuan mencari keuntungan materi semata.
Perlu kembali diingat, bahwa gas merupakan sumber energi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, gas tersebut memang sudah selayaknya dinikmati oleh setiap individu yang menjadi rakyat negeri ini. Sebab, aset publik harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sejatinya, polemik kelangkaan gas bersubsidi ini ditambah kemunculan gas seukuran yang non-subsidi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Begitulah, dalam paradigma sistem Kapitalis menghasilkan Liberalisme termasuk liberalisasi dalam sektor gas. Tak ayal, gas yang seharusnya dikelola secara penuh oleh negara diperbolehkan kepada swasta baik individu maupun perusahaan asal memiliki modal dapat ikut dalam pengelolaannya. Tak heran, jika keuntungan yang diperoleh negara pun berkurang, sehingga tak mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.
Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam adalah agama yang sempurna dan panipurna. Islam bukan sekedar agama ritual saja seperti ibadah individu tetapi islam mampu dalam tataran negara untuk meriayah masyarakat. Dalam sistem ekonomi, muamalah, pendidikan dan sosialnya diatur dalam islam.
Di dalam pengurusan urusan umat Islam berlandaskan keimanan. Setiap langkah yang ditempuh oleh pemimpin bersandar pada aturan syariat Islam yang berasal dari Alkhalik AlMudabbir, yakni Allah SWT. Maka ketika syariat Islam mewajibkan negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemimpin akan berupaya semaksimal mungkin untuk mampu memenuhinya, termasuk kebutuhan terhadap gas.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Sistem ekonomi Islam meniscayakan ketersediaan gas untuk semua rakyat dengan harga murah atau gratis. Oleh karena itu, Islam mengharuskan pengelolaan SDA sepenuhnya oleh negara dan melarang penyerahan terhadap swasta baik individu maupun perusahaan. Hasilnya pun wajib dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali baik muslim maupun non-muslim dan baik kaya maupun miskin.
Hal tersebut sesuai hadist Rasulullah yang artinya: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Begitulah ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam berbagai sektor kehidupan. Bukan kesengsaraan dan kesemrawutan, tetapi kesejahteraan dan ketenangan masyarakat akan terwujud. Maka, polemik keberadaan gas bersubsidi dan non-subsidi seharusnya membuka pemikiran bahwa Sistem Kapitalis tidak layak lagi dipertahankan. Sebab, hanya kesengsaraan dan kekacauan yang dirasakan rakyat. Pemimpin harus menoleh kepada sistem Islam yang sudah pernah diterapkan dan terbukti mampu menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Wallahu a'lam.
Penulis: Devi Ariani (Pemerhati Umat Berdomisili di Kota Samarinda)
