LINTAS ATJEH | NAGAN RAYA - Seratus hari kerja pertama merupakan fase krusial bagi kepala daerah untuk menunjukkan arah dan keseriusan terhadap janji politik yang telah diucapkan. Masa ini bukan sekadar simbolis, melainkan menjadi fondasi awal dalam mengukur komitmen dan efektivitas pemerintahan dalam menjawab kebutuhan rakyat.
Hal yang sama berlaku di Kabupaten Nagan Raya, di mana pasangan Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan Raja Sayang resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya periode 2025–2030. Dengan visi membangun Nagan Raya yang adil, makmur, dan sejahtera, mereka mengusung misi besar: penguatan nilai keislaman, reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, setelah 100 hari kepemimpinan berlalu, geliat perubahan yang dijanjikan masih belum terasa secara signifikan. Program-program prioritas belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan publik terkait arah kebijakan pemerintahan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta proses pengambilan kebijakan dinilai masih perlu ditingkatkan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dan percepatan realisasi program, harapan hanya akan menjadi narasi kosong.
Said Zauzan Nurrahman, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kuala (FOKUSMAK) sekaligus Sekretaris Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA), turut menyampaikan kekhawatirannya.
Ia menilai jika pemerintah tidak segera melakukan langkah konkret, maka cita-cita menjadikan Nagan Raya sebagai daerah mandiri dan madani hanya akan menjadi slogan semata.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
“Jika pemerintahan ini tidak segera mempercepat kerja-kerja nyata, maka cita-cita menjadikan Nagan Raya sebagai daerah mandiri dan madani hanya akan menjadi jargon kosong yang menguap di tengah harapan masyarakat,” ujar Said Zauzan Nurrahman dalam sebuah forum diskusi mahasiswa.
Ia juga mengingatkan bahwa visi menjadikan Nagan Raya menyerupai Brunei Darussalam pernah menggema dalam panggung kampanye. Namun, janji besar tanpa aksi nyata berpotensi menjadi bumerang kekecewaan publik. Terlebih lagi, dua kabupaten tetangga sudah terlebih dahulu menunjukkan langkah progresif.
“Jangan sampai Nagan Raya hanya menjadi penonton dalam perlombaan kemajuan daerah lain. Jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan dan penajaman strategi, maka bukan tidak mungkin Nagan Raya benar-benar menuju kegagalan kolektif,” tegasnya.
Sebagai solusi, Said menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Ia mendorong pelaksanaan langkah-langkah korektif yang nyata dalam perencanaan dan implementasi program, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik.
“Seratus hari kerja seharusnya menjadi awal yang kuat untuk menegaskan arah baru pemerintahan. Kini saatnya Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan komitmen nyata dalam memimpin perubahan. Jangan sampai Nagan Raya gagal mandiri. Jangan biarkan ‘Nagan Raya Madani’ hanya menjadi ilusi tanpa realisasi,” tutupnya.[*/Red]
