Pemerintah Pusat Ambil Alih 4 Pulau Aceh, Peusaba Minta Gubernur dan Wali Nanggroe Daftarkan Wilayah Barus, Langkat dan Tanah Karo ke PBB

LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Ketua Peusaba Aceh, Mawardi Usman mengaku heran dengan didaftarkannya 4 pulau milik Aceh di Singkil ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sejak 2012 atas nama pemilik lain. 

"Ini amat mengherankan karena selama  ini Aceh sama sekali tidak memiliki masalah dengan perbatasannya " tukas Ketua Peusaba Aceh kepada media ini, Rabu (28/05/2025).

Dijelaskannya, sejak tahun 1950-an Wilayah Aceh yang mencakup Barus, Langkat dan Tanah Karo telah hilang satu-satu dari wilayah Aceh. Aceh yang dulu sangat luas kini semakin mengecil.

Masih kata Mawardi, anehnya pada tahun 2012  ada info mengejutkan, 4 pulau milik Aceh jatuh ke Sumut dan sudah didaftarkan ke PBB. Ini menandakan kecolongan Pemerintah Aceh dan permainan curang dari Pemerintah Pusat. 

"Kenapa pendaftaran wilayah di Aceh ke PBB tidak melibatkan pihak Aceh dan dilakukan diam-diam?" tanya dia heran. 

"Ini seperti klaim sepihak yang dilakukan oleh Belanda pada masa lalu ketika merebut Wilayah Aceh Pariaman,  Air Bangis dan Barus," tukasnya. 

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM

Peusaba meminta Pemerintah Aceh, baik itu Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe, agar jangan lengah. Pemerintah Aceh harus segera membentuk tim untuk pergi ke PBB meneliti dan mendaftarkan tentang wilayah-wilayah Aceh. 

"Ada kekhawatiran ada banyak wilayah Aceh yang mungkin  sudah didaftarkan ke PBB atas nama pemilik lain. Wali Nanggroe juga selaku tokoh adat berperan penting dalam  rangka meneliti kawasan Aceh di PBB," ujarnya. 

Peusaba juga meminta Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh agar segera mendaftarkan semua wilayah Aceh ke PBB.

"Berdasarkan peta tahun 1956 dan MoU Helsinki, maka Wilayah Barus, Langkat dan Tanah Karo seharusnya didaftarkan sebagai Wilayah Aceh di PBB," ungkapnya. 

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sehingga tidak lagi terjadi konflik antar wilayah. jika Pemerintah Aceh berdiam diri, yakinlah tak lama lagi seluruh wilayah Aceh akan diobok-obok oleh Pemerintah Pusat. 

"Maka ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan kedaulatan dan martabat Bangsa  Aceh negeri pertama Islam bermula di Asia Tenggara," tegas Mawardi.[*/Red]