LINTAS ATJEH | ACEH SINGKIL - Pengamat Muda Politik Aceh Singkil mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk membatalkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24–26 November 2025 di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Hal itu disampaikan Rahman, SH, kepada media ini, Sabtu (22/11/2025), bahwa secara prinsip kegiatan bimtek, pelatihan, dan penyuluhan bagi perangkat desa memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta pengetahuan dalam pengelolaan dana desa.
Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya mampu melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan perekonomian masyarakat desa. Namun hasil temuan di lapangan, pelaksanaan Bimtek di Aceh Singkil justru tidak memberikan dampak signifikan bagi perkembangan desa.
“Setiap tahun perangkat desa mengikuti bimtek sebanyak 3–5 kali, tetapi hasilnya tidak terlihat. Kegiatan ini justru lebih mirip seperti ajang ‘bancakan’. Kegiatan tersebut diduga dimanfaatkan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu," tegas Rahman.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Di sisi lain, kata dia, pemerintah saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sehingga setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Meski demikian, dan kita menemukan adanya instruksi kepada ibu PKK, para geuchik/kepala kampong, serta kader posyandu se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mengutus dua orang mengikuti bimtek bertema “Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan TP Posyandu dalam Menangani Stunting” yang digagas oleh lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PUSBANGPAN)."
Kegiatan tersebut dibebankan biaya sebesar Rp4.000.000 per orang, sehingga total anggaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Rahman menilai kegiatan ini terkesan dipaksakan dan sangat boros. Pelatihan tersebut, menurut mereka, bisa dilaksanakan di Aceh Singkil tanpa harus memobilisasi peserta ke Pulau Banyak, sehingga pembiayaan dapat diminimalisir.
“Ini semakin menguatkan dugaan kami bahwa ada upaya memperkaya diri atau kelompok dengan dalih melaksanakan Bimtek,” ujar Dalian Bancin menutup pernyataannya.
"Kami berharap agar Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan kegiatan tersebut demi melindungi keuangan daerah dan memastikan program pelatihan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tutup Rahman.[*/Red]
