LINTAS ATJEH | ACEH TIMUR - Terkait aksi demontrasi ratusan Warga lingkar tambang BLOK A di pintu gerbang PT Medco E&P Malaka, Selasa (4/11/2025),Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Timur, H Tarmizi Daud alias taprang mendesak Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul karena adanya gejolak dan dinamika di tengah masyarakat ring 1 dan ring 2 terkait penyaluran (bagi-bagi) uang tunai 1jt/kk kepada1desa, hal tsb memicu kecemburuan sosial dan friksi di tengah tengah warga desa lingkar tambang lainnya.
Menurut Taprang yang juga sebaga ketua fraksi NASDEM Dprk Aceh Timur, selama 7 tahun berproduksi,warga merasa tim relation perusahaan tidak transparan,dan kurang komunikatif mengenai operasi mereka dan dampaknya terhadap lingkungan dan komunitas lokal.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
"Tuntutan pembagian Royalti minimal 1% dari total hasil produksi migas BLOK A pertahunnya untuk pengembangan masyarakat ring 1, ring 2, akses informasi lowongan kerja, dan CSR, yang disuarakan oleh ratusan massa dr kec Julok dan Indra Makmu menjadi indikator lemahnya komunikasi pihak perusahaan," ungkap Taprang.
Peran BPMA dianggap penting karena sebagai regulator yang mengendalikan kegiatan hulu migas di Aceh, BPMA memiliki kebijakan dan wewenang untuk mendorong Kontraktor KKS agar menjalin komunikasi yang baik dengan warga setempat.
Peran Pemkab Aceh Timur juga didesak agar tidak bersikap pasif dan menjadi penonton saja, melainkan berperan aktif sebagai jembatan untuk memfasilitasi dialog tersebut.
Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama dan memastikan kegiatan industri migas dapat berjalan selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal.[*/Red]
