LINTAS ATJEH | BANDA ACEH - Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, menilai praktik pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 telah bergerak melampaui sekadar pelanggaran administrasi, dan kuat mengarah pada kejahatan pengadaan yang terstruktur, sistematis, dan disengaja. Temuan berbasis data LPSE menunjukkan konsentrasi paket pekerjaan pada segelintir perusahaan dalam jumlah dan irisan waktu yang secara hukum dan manajerial tidak rasional.
Berdasarkan penelusuran Alamp Aksi Aceh, sedikitnya enam perusahaan menguasai puluhan paket pekerjaan lintas sektor. CV. Segi Tiga Perdana tercatat mengantongi 16 paket, CV. Maula Karya dan CV. Gilan Prima masing-masing 12 paket, CV. Bunda Pratama 10 paket, serta CV. Samadua Berkarya dan CV. Wendi Pratama masing-masing 8 paket. Paket tersebut tersebar di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan, dengan karakter pekerjaan yang berbeda dan jadwal pelaksanaan yang saling tumpang tindih.
“Ini bukan lagi anomali, tapi indikasi kuat monopoli terselubung dan persekongkolan pengadaan. Secara logika hukum dan manajemen konstruksi, mustahil satu CV skala kecil mampu mengelola belasan paket lintas sektor dalam waktu bersamaan tanpa melanggar aturan,” tegas Mahmud Padang, Sabtu 10 Januari 2025.
Mahmud mencontohkan CV. Gilan Prima yang menandatangani kontrak pembangunan toilet sekolah secara maraton pada 31 Oktober 2025, lalu kembali meneken kontrak rehabilitasi Puskesmas Peulumat hanya sepuluh hari kemudian, pada 10 November 2025. “Irisan waktu ini menjadi bukti awal bahwa perusahaan hanya dipakai sebagai vehicle, sementara pekerjaan riil diduga dialihkan ke pihak lain. Ini ciri klasik praktik pinjam bendera,” ujarnya.
Dari sudut pandang hukum, Mahmud menilai praktik tersebut berpotensi melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 secara simultan dan berlapis. Pasal 7 Perpres secara eksplisit mewajibkan pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan sehat, adil, transparan, dan akuntabel. Dominasi paket oleh segelintir penyedia menunjukkan indikasi kuat bahwa prinsip tersebut telah dilanggar secara sistemik.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Lebih krusial, Mahmud menyoroti kewajiban verifikasi Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaimana diatur dalam PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan regulasi teknis LKPP terbaru. SKP bukan sekadar angka administratif, melainkan alat pengendali hukum untuk memastikan penyedia memiliki kapasitas riil dari sisi keuangan, SDM, peralatan, dan manajemen waktu. “Jika penyedia kecil diberi 10 hingga 16 paket sekaligus, maka ada dua kemungkinan: Pokja lalai secara serius, atau verifikasi SKP sengaja direkayasa,” tegas Mahmud.
Ia menegaskan bahwa kelalaian Pokja Pemilihan dan PPK dalam memastikan kebenaran SKP dan dokumen kualifikasi dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apalagi, Pasal 78 Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 tahun 2021 secara tegas melarang penyedia memberikan data tidak benar dan membuka ruang sanksi berat, termasuk pemutusan kontrak dan blacklist nasional.
Tak hanya itu, Mahmud menilai praktik ini beririsan langsung dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. “Jika paket-paket ini dikondisikan untuk penyedia tertentu melalui verifikasi formalitas belaka, maka unsur persekongkolan vertikal dan horizontal sangat mungkin terpenuhi,” ujarnya.
Lebih jauh, Alamp Aksi Aceh menilai pengadaan Aceh Selatan 2025 berpotensi masuk ke rezim tindak pidana korupsi. Apabila terbukti terjadi kesengajaan meloloskan penyedia yang tidak memiliki kapasitas, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan dan kerugian negara, maka perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. “Di sini bukan hanya penyedia yang harus diperiksa, tetapi juga Pokja, PPK, hingga PA/KPA,” kata Mahmud.
Atas dasar itu, Alamp Aksi Aceh mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk tidak terjebak pada pemeriksaan permukaan. “Kami mendesak Kejati Aceh segera menyurati dan melibatkan BPKP RI Perwakilan Aceh untuk melakukan audit forensik pengadaan. Audit biasa tidak cukup untuk membongkar praktik pinjam bendera, pengondisian tender, dan rekayasa SKP,” tegas Mahmud.
Menurutnya, audit forensik harus menelusuri alur kontrak, kesesuaian jadwal pelaksanaan, kapasitas riil penyedia, hingga potensi aliran keuntungan ke pihak-pihak tertentu. “Jika ini dibiarkan, Aceh Selatan akan menjadi contoh buruk bagaimana pengadaan dijadikan alat distribusi rente, bukan instrumen pembangunan,” pungkas Mahmud.[*/Red]
