DI TENGAH dunia yang kian terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, nasionalisme tidak lagi cukup dipahami sebagai retorika sejarah atau simbol kebesaran masa lalu. Nasionalisme hari ini adalah soal imajinasi strategis, yaitu bagaimana sebuah bangsa membayangkan dirinya, membaca lingkungannya, dan memproyeksikan masa depannya di tengah pusaran geopolitik global. Dalam konteks inilah refleksi Syahganda Nainggolan tentang nasionalisme Prabowo Subianto menjadi relevan, namun sekaligus menuntut pendalaman yang lebih kritis.
Syahganda menggarisbawahi bahwa nasionalisme Prabowo berakar pada kesadaran historis, bahwa Indonesia bukan bangsa yang lahir kemarin sore. Ia adalah kelanjutan peradaban panjang, bahkan sejak era Majapahit atau sebelumnya. Kesadaran ini penting, sebab bangsa yang tercerabut dari sejarahnya mudah dikendalikan oleh narasi global yang diciptakan pihak lain. Dalam tradisi intelijen strategis, sejarah bukan nostalgia, melainkan strategic memory, sebagai modal utama untuk bertahan.
Prabowo juga diposisikan sebagai penerus sintesis Sukarno tahun 1926, yakni perjumpaan Islam, sosialisme Barat, dan ke-Indonesiaan sebagai jalan kebangsaan. Sintesis ini, jika dibaca secara geopolitik, sejatinya adalah upaya awal Indonesia membangun strategic autonomy, dengan tidak larut ke satu blok ideologi dunia. Dalam dunia multipolar hari ini, gagasan itu justru semakin relevan.
Namun persoalannya bukan apakah Prabowo memiliki nasionalisme, melainkan apakah nasionalisme itu ditopang oleh imajinasi kebangsaan yang memadai untuk menjawab tantangan abad ke-21. Di sinilah letak ujian kepemimpinannya.
Banyak negara menyadari bahwa kekuatan nasional tidak hanya bertumpu pada ekonomi dan militer, tetapi pada kemampuan membangun narasi besar tentang diri mereka. Tiongkok dengan “Chinese Dream”, Rusia dengan kebangkitan Eurasia, Amerika Serikat dengan redefinisi kepemimpinan globalnya pasca unipolar moment. Indonesia, meski memiliki visi Indonesia Emas 2045, sejauh ini masih membatasi imajinasi kebangsaannya pada indikator ekonomi dan bonus demografi.
Dalam perspektif intelijen strategis, ketiadaan imajinasi kebangsaan yang utuh adalah kerentanan serius. Negara yang gagal mendefinisikan dirinya sendiri akan didefinisikan oleh kepentingan pihak luar, melalui perang narasi, penetrasi ideologi, hingga rekayasa konflik identitas.
Konsep imajinasi kebangsaan yang dikembangkan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad menawarkan pintu masuk penting. Ia menegaskan bahwa imajinasi kebangsaan tidak cukup dirumuskan melalui romantisme budaya atau glorifikasi masa lalu. Ia menuntut kerja filosofis yang lebih dalam, berbasis refleksi metafisika dan meta-teori, tentang bagaimana bangsa ini memahami eksistensinya sebagai peradaban kepulauan.
Sayangnya, bangunan nasionalisme Indonesia selama ini cenderung terjebak pada satu poros narasi yakni Jawa-sentris. Ini bukan soal dominasi etnis, melainkan dominasi kosmologi kekuasaan. Simbol-simbol negara, ritus kenegaraan, bahkan bahasa politik elite, kerap merepresentasikan satu pengalaman sejarah tertentu, sambil menyingkirkan pengalaman kebangsaan lain di Nusantara.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Dalam jangka pendek, hal ini mungkin tampak stabil. Namun dalam jangka panjang, ia melahirkan apa yang dapat disebut sebagai kecemburuan nasionalisme. Dari sudut pandang intelijen, ini adalah latent threat, yaitu ancaman laten yang sering diabaikan karena tidak segera meledak, tetapi terus menggerogoti kohesi nasional.
Ironisnya, negara kerap lebih sibuk mengantisipasi ancaman eksternal, sementara mengabaikan erosi imajinasi kebangsaan di dalam. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa banyak negara runtuh bukan karena invasi asing, melainkan karena kegagalan merawat konsensus identitas nasionalnya.
Dalam berbagai forum strategis, Pancasila sering direduksi menjadi slogan normatif. Pada saat yang sama, ideologi transnasional, baik berbasis pasar ekstrem, agama politik, maupun identitas global, yang masuk tanpa filter konseptual yang memadai. Dari perspektif keamanan nasional, ini bukan sekadar masalah ideologi, tetapi masalah strategic coherence.
Jika Prabowo hendak membangun aliansi front nasionalisme sebagaimana diprediksi Syahganda, maka fondasinya tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan rakyat dan militer. Ia harus dibangun di atas imajinasi kebangsaan yang inklusif dan bercirikan kenusantaraan, yang mengakui keberagaman kosmologi Aceh, Minangkabau, Bugis, Dayak, Papua, dan lainnya sebagai bagian sah dari narasi Indonesia.
Dalam dunia yang ditandai oleh perang hibrida, dimana batas antara sipil dan militer, ekonomi dan ideologi, informasi dan disinformasi kian kabur, maka imajinasi kebangsaan adalah garis pertahanan pertama. Tanpa itu, kekuatan militer hanya menjadi instrumen reaktif, bukan strategis.
Di titik inilah kepemimpinan Prabowo akan diuji sebagai negarawan, bukan sekadar pemegang kekuasaan. Rekonstruksi pemikirannya tidak boleh berhenti pada glorifikasi nasionalisme, tetapi harus berani masuk ke wilayah yang lebih sunyi dan sulit, yakni merajut kembali imajinasi kebangsaan Indonesia secara sadar, adil, dan strategis.
Nasionalisme yang gagal keluar dari ego-sentrisme budaya atau simbolik, alih-alih menjadi perekat, justru berpotensi menjadi bom waktu. Ia dapat meledak dalam bentuk disintegrasi psikologis, delegitimasi negara, atau konflik horizontal yang mudah dimanipulasi kekuatan luar.
Dalam geopolitik global yang semakin tak ramah, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang mampu membayangkan Indonesia secara utuh. Sebab pada akhirnya, kedaulatan tidak hanya dijaga oleh senjata dan ekonomi, melainkan oleh satu hal yang sering diabaikan, yaitu kemampuan bangsa ini untuk memahami dan mempercayai dirinya sendiri.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
