LINTAS ATJEH | BIREUEN - Pemerintah Kabupaten Bireuen menggelar konferensi pers bersama puluhan wartawan media online dan cetak terkait penanganan pengungsi yang berada di halaman Kantor Bupati cot Gapu Bireuen pada Jumat 13/03/2026 di Pendopo Bireuen.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memperkenalkan Muhajir Juli sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Konferensi pers tersebut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Bireuen Hanafiah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Muhammad Zubir, Jubir Pemerintah Daerah Muhajir Juli, Kabag Humas Setdakab Marsyudin, Plt. Kepala BPBD Dolly Mardian, serta Camat Peusangan Alfian, S.Sos.
Plt. Sekda Bireuen Hanafiah menjelaskan bahwa pengungsi yang berada di halaman Kantor Bupati berjumlah 8 (KK) yang berasal dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan. Mereka menyampaikan keluhan terkait Dana Tunggu Hunian (DTH) yang belum diterima.
Pemerintah Kabupaten Bireuen, kata Hanafiah, telah menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi.
“Bupati Bireuen telah mencarikan dua unit rumah di Gampong Cot Geulumpang yang memiliki beberapa kamar dan fasilitas yang memadai sehingga layak ditempati oleh para pengungsi,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen Muhajir Juli mengatakan para pengungsi pada dasarnya meminta kejelasan mengenai hunian sementara (huntara) serta menanyakan kapan hunian tetap (huntap) akan dibangun.
TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA LINTASATJEH.COM
Ia menjelaskan bahwa para pengungsi sebelumnya juga telah menerima sejumlah bantuan dari pemerintah, baik bantuan ekonomi maupun bantuan lainnya.
Menurutnya, Dana Tunggu Hunian (DTH) diberikan agar pengungsi tidak lagi tinggal di tenda, melainkan dapat menyewa rumah atau tinggal sementara di rumah keluarga hingga hunian tetap tersedia.
Dalam sesi tanya jawab, wartawan Muhammad Taufik menyoroti persoalan data korban yang dinilai belum sepenuhnya valid sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekda Bireuen menyampaikan bahwa data awal sebelumnya menggunakan standar bencana gempa, sementara kondisi yang terjadi di Bireuen lebih berkaitan dengan banjir dan lumpur sehingga diperlukan pendataan ulang.
Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Bireuen Dolly Mardian mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan camat dan keuchik agar masyarakat tetap tenang karena proses penanganan masih berjalan, termasuk verifikasi data rumah yang rusak maupun hilang.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, BPBD akan melakukan pendataan ulang dengan menggunakan skema standar bencana banjir dan lumpur agar data korban lebih akurat.
Konferensi pers tersebut berlangsung terbuka dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait penanganan pengungsi dan proses pemulihan pascabencana.[*/Red]
